Metrobatam, Jakarta – DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah karena banyaknya polemik penundaan keberangkatan jemaah. Salah satunya adalah kasus biro perjalanan First Travel yang menunda perjalanan jemaah ke Tanah Suci.
“Kasus First Travel menjadi pemicu dibentuknya Panja. Sebetulnya, pengaduan penyelenggaraan umrah sering muncul. Kasus FT ini menjadi bukti bahwa penyelenggaraan umrah selama ini memang banyak masalah,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/8).
Ada empat pertimbangan alasan DPR membentuk Panja. Salah satunya, penundaan keberangkatan jemaah hingga minimnya kontrol harga standar untuk perjalanan haji khusus dan umrah.
“Perang harga antar Penyelenggara Pemberangkatan Ibadah Umrah (PPIU) atau travel umrah seringkali tidak terkontrol. Akibatnya, proteksi dan perbaikan pelayanan menjadi terbengkalai,” ujar politikus PKB ini.
Panja sudah diketok di rapat internal Komisi VIII DPR. Kini, tiap fraksi tinggal menyerahkan nama anggotanya yang diutus ke Panja.
Berikut tujuh target Panja Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah:
- Membahas sistem kendali dan pengawasan PPIU /Travel-travel oleh Kemenag. Menurut UU No 13/2008 tentang PIHU, Kemenag berwenang memberikan ijin dan mengawasi PPIU.
- Mengevaluasi mekanisme pelaksanaan (pemberian) perpanjangan izin PPIU (setiap 3 tahun) oleh Kemenag.
- Evaluasi terhadap PMA Nomor 18/2008 tentang pelaksanaan umrah dan haji khusus, termasuk kemungkinan memberikan kewenangan audit berkala kepada Kemenag terhadap kinerja PPIU.
- Memperjelas/mempertegas klausul perlindungan (proteksi) terhadap DP (down payment) calon jemaah. Selama ini, selalu yang menjadi korban dari ketidakberesan kinerja PPIU adalah jemaah.
- Adanya standar pelayanan minimum pelaksanaan umrah. Selama ini, harga yang ditawarkan PPIU sering tidak memenuhi standar pelayanan yang memadai.
- Perlu kebijakan bagi jemaah yang gagal berangkat. Seringkali, jemaah yang gagal berangkat tidak mendapat kompensasi yang sepadan, bahkan dananya hilang.
- Dan lain-lain.
Diperiksa Bareskrim
Bos First Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan diperiksa penyidik Bareskrim Polri pagi ini. Adik Anniesa, Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan juga ikut diperiksa.
Pantauan detikcom, ketiga tersangka dengan baju tahanan masuk ke gedung Bareskrim Polri, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (24/8). Saat masuk ke Bareskrim, mereka tidak berkomentar.
Saat datang, ketiganya dijaga polisi dan langsung masuk lift menuju ruang pemeriksaan.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak sebelumna mengatakan bos First Travel memberikan penawaran kepada jemaah (dengan) paket sebesar Rp 14,3 juta alias paket murah untuk menjaring calon jemaah sebanyak-banyaknya. Namun ternyata tawaran ini tidak sesuai dengan kenyataan.
Total jemaah promo yang mendaftar ke First Travel dari Desember 2016-Mei 2017 mencapai 72.682 orang. 14 Ribu orang sudah diberangkatkan. Sedangkan kerugiaan jemaah dihitung dari paket promo yang dibayarkan yakni paket Rp 14,3 juta dikalikan 58.682 orang yang belum berangkat, yakni Rp 839 miliar.
Dalam perkara ini sejumlah aset yang disita adalah kendaraan bermotor, rumah mewah di Sentul City, rumah di Kebagusan, rumah di Cilandak yang dikontrakkan, juga kantor First Travel di Atrium Mulia dan di Jl Radar AURI, Depok, serta butik di Kemang. Polisi juga meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana pada 30 tabungan.(mb/detik)
