Metrobatam, Jakarta – Untuk mengatasi penyebaran konten negatif seperti dilakukan kelompok Saracen, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara meminta platform penyedia layanan media sosial (medsos) untuk ikut bertanggungjawab dalam mengawasi konten negatif di dunia maya.
Menurutnya, pengawasan konten negatif tidak bisa jika hanya dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Platform juga bertanggungjawab. Platform ada di Indonesia karena mau berbisnis kan pada umumnya. Kalau mereka mau bisnis, harusnya concern dengan stabilitas ekonomi, politik, sosial semuanya,” kata Rudiantara, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/8).
Saracen memiliki 800.000 akun di media sosial untuk menyebarkan berita bohong (hoax) dan konten-konten berisi ujaran kebencian. Saracen menawarkan jasa kepada sejumlah klien, dengan tarif hingga puluhan juta rupiah.
Menurutnya, sejak bulan Juli platform seperti Facebook, Google, Twitter, hingga Telegram telah diminta kembali untuk memprioritaskan permintaan pemerintah untuk menutup akun-akun yang memuat konten negatif. “Telegram memberikan kontak dan servis level agreement, itu yang kita minta. Platform lain, FB, Twitter, ada service level.”
Sebab sebelumnya, penyedia medsos hanya memenuhi 50 persen permintaan pemerintah terkait konten negatif.Platform penyedia media sosial pun, kata Rudiantara, dapat lebih cepat mengantisipasi akun konten negatif yang muncul. Sebab, mengatasi konten ini pemerintah mengaku cukup kewalahan.
“Kami bersama dengan Kepolisian seperti kejar-kejaran. Akun ini ditutup, dibikin akun lain. Karenannya, yang mengetahui di balik akun ini siapa, informasinya ya platform. Jadi, kami kejar ke platform,” ujarnya.
Terkait aktor intelektual di balik Grup Saracen, Presiden Joko Widodo telah memanggil Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk melakukan pencarian. Hingga kini, Polisi telah menangkap tiga orang tiga orang pengelola Saracen, yakni JAS (32), MFT (43), dan SRN (32), di tiga lokasi berbeda, Rabu (23/8).
“Kami lakukan bersama dengan Polri, atas perintah presiden kemarin sore,” katanya.
Polda Metro Buka Pengaduan
Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan terkait kasus Saracen, penyebar konten bernuansa SARA di media sosial. Masyarakat yang namanya merasa dirugikan bisa melapor kepada pihak kepolisian.
“Ada ribuan laporan yang diterima Mabes Polri. Polda Metro juga membuka posko laporan tersebut dan kami terima,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Selasa (29/8).
Argo mengatakan Mabes Polri tetap menjadi pihak yang akan menyidik kasus ini. Polda Metro hanya menerima laporan dan mengkoordinasikannya dengan Mabes Polri untuk segera diungkap dan diselesaikan.
“Untuk kasus Saracen bahwa Polda Metro menerima laporan nanti kami koordinasikan dengan Mabes Polri. Jadi Mabes yang mengawaki atau yang dikedepankan terkait kasus Saracen dan penyidik Mabes Polri-lah yang nanti akan melakukan penyelidikan, pemberkasan, dan akan melihat jaringan-jaringan yang sedang didalami oleh penyidik,” kata Argo.
Secara pribadi, Argo mengaku pernah menerima keluhan dari masyarakat Jawa Tengah terkait kasus Saracen ini. Namun dia mengimbau yang bersangkutan melapor ke kantor kepolisian terdekat. “Saya juga menerima dari Jawa Tengah menghubungi saya dan memang kalau yang bersangkutan menjadi korban silakan lapor ke polisi terdekat di Jawa Tengah, nanti kalau sudah laporan kita kirim ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri,” tuturnya.
Argo belum bisa memastikan terkait jumlah laporan kasus Saracen ke Polda Metro ini. Menurutnya, laporan tersebut masih didata petugas. “Belum terdata, masih tentatif,” kata dia.(mb/cnn indonesia)
