Metrobatam, Jakarta – Persis sebelum tim KPK mendatangi kediamannya, Setya Novanto dijemput seseorang. Sejurus kemudian, keberadaan Novanto tidak diketahui, bahkan oleh istrinya.
Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, mengaku terakhir kali berkontak dengan kliennya pada pukul 18.30 WIB, Rabu (15/11) kemarin, lewat ajudan. Setelah itu, dia tidak bisa lagi menghubungi Novanto. Fredrich kemudian mendatangi rumah Novanto, namun Ketum Golkar itu sudah tidak ada di tempat.
“Ajudan bilang, ‘Bapak pergi dijemput sama tamu,’” kata Fredrich.
Dalam konteks hukum, apa yang dilakukan tamu misterius itu bisa dikategorikan dalam obstruction of justice atau perintangan terhadap proses penyidikan. Sebab, malam itu tim KPK membawa serta surat perintah penangkapan untuk Novanto.
“Gini, kita kembalikan, kita ada namanya obstruction of justice, kalau memang orang yang tidak dikenal tadi berniat menyembunyikan, tidak memberitahukan, itu masuk ke dalam menghalangi penyidikan atau pengungkapan suatu perkara. Itu masuk obstruction of justice kalau memang betul bahwa niatnya itu memang menghilangkan atau menyembunyikan seseorang. Itu menghalang-halangi pemeriksaan, sudah pasti jelas itu,” ucap guru besar hukum acara pidana Universitas Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho ketika dihubungi, Kamis (16/11).
Perihal obstruction of justice itu diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini isinya:
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.
“Makanya gini, dalam konteks hukum, kalau sudah namanya pemeriksaan suatu penyidikan, siapa pun yang menghalang-halangi, yang menyembunyikan, nah itu mungkin termasuk menyembunyikan seorang tersangka yang sedang dicari, masuk kualifikasi menghalangi penyidikan,” sambung Hibnu.
Dia pun mendorong KPK mencari tahu siapa sebenarnya tamu misterius itu. Selain itu, dia mendukung KPK menerapkan pasal tersebut terhadap Novanto apabila memang benar ada niat Ketua DPR itu kabur dari KPK.
“Ini kan masih proses pencarian, betulkah dia menghilang sendiri atau bantuan orang lain? Ini yang saya kira KPK harus melihat sampai di sana,” ucap Hibnu.
Ini yang Dikerjakan Novanto Sebelum ‘Menghilang’
Sebelum ‘menghilang’ saat penyidik KPK menyatroni kediamannya semalam, Setya Novanto diketahui ngantor siang harinya di DPR. Apa yang dikerjakan Novanto di DPR sebelum dirinya tiba-tiba hilang?
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menceritakan kegiatan Novanto di parlemen. Novanto memulai kegiatannya di DPR kemarin dengan menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang.
“Kemarin saya masih rapat di paripurna, kemudian masih rapat pimpinan, rapat bareng. Kita memang tidak ada hal-hal khusus yang disampaikan. Kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rutin,” ujar Agus Hermanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).
Usai rapat paripurna, DPR menggelar rapat pimpinan. Agus Hermanto mengatakan Novanto, mengikuti rapat tersebut.
“Kemarin siang setelah memimpin rapat paripurna, saya memimpin rapat pimpinan dan pimpinan kuorum karena yang hadir tiga,” ucap dia.
Agus menceritakan gerak-gerik Novanto siang hari sebelum ‘menghilang’. Seperti apa?
“Saya lihat biasa saja. Saya tidak menemukan hal-hal yang lain. Jadi biasa, kita membahas seperti pekerjaan-pekerjaan rutin, ada hal yang dibahas dan tentunya kita juga membahas hal-hal yang disajikan Sekjen (Sekjen DPR Damayanti),” ucap Agus.
KPK hingga saat ini masih mencari Novanto tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Surat penangkapan sudah diterbitkan. Surat daftar pencarian orang (DPO) dipertimbangkan untuk diterbitkan. (mb/detik)
