Kasus e-KTP, Adik Gamawan Fauzi Dapat Jatah Ruko, Setnov Jamin Modal dan Fee

Metrobatam, Jakarta – Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP), Andi Agustinus alias Andi Narogong menyebut adik mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Azmin Aulia menerima jatah dari proyek pengadaan e-KTP senilai Rp5,9 triliun.

Menurut Andi, Azmin diberikan sebuah ruko (rumah toko) di Grand Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan oleh Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos.

Bacaan Lainnya

“Setelah ada pemenang lelang, ruko diberikan kepada Azmin. Itu bekas kantornya Paulus Tanos yang dibalik nama ke Azmin Aulia,” kata Andi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (30/11).

PT Sandipala merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), yang menang proyek e-KTP.

Andi menyebut, pemberian ruko yang dilakukan Paulus merupakan bagian jatah untuk pejabat Kementerian Dalam Negeri yang telah ditentukan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Sejak awal Irman sudah mematok fee 10 persen yang harus diserahkan Konsorsium PNRI, masing-masing kepada pejabat Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR.

Menurut Andi, dirinya juga menyerahkan uang sebesar US$1,5 juta kepada Irman untuk kebutuhan operasional.

Namun, di tengah proses tender proyek e-KTP, Andi merasa dibohongi oleh Irman. Pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek e-KTP ketika itu, Sugiharto memanggilnya dan menyampaikan bahwa pemenang lelang adalah PT Mega Global.

Mendapat kabar tersebut, Andi langsung menyampaikan kepada Paulus. “Tapi saya punya etik dengan Paulus karena sudah banyak investasi mesin. Saya enggak mau jadi kutu loncat penghianat. Saya bilang ke Paulus yang akan menang Mega Global,” tuturnya.

Mendapat kabar seperti itu, kata Andi, Paulus langsung menghubungi Azmin terkait dengan rencana tidak dimenangkannya Konsorsium PNRI. Andi kena damprat Irman lantaran memberi tahu rencananya kepada Paulus, sehingga ditegor oleh adik Gamawan tersebut.

“Makanya saya dimaki-maki, dilempar piring, Irman marah besar, kenapa kasih tahu Paulus,” ujarnya.

“Setelah itu kami berdua dimarahi di depan Azmin. Irman bilang semua saya yang menentukan, menteri pun ikut kata saya. Akhirnya saya dan Paulus pasrah,” ujar Andi.

Meskipun demikian, Konsorsium PNRI akhirnya tetap dimenangkan untuk mengerjakan proyek e-KTP. Namun, kata Andi, Konsorsium PNRI dipersulit oleh Irman hingga tak diberikan modal awal untuk mengerjakan proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.

Setnov Jamin Modal dan Fee Proyek

Di sisi lain Andi, Ketua DPR Setya Novanto memberikan jaminan kepada anggota Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) terkait modal hingga fee untuk anggota DPR dalam menggarap proyek e-KTP.

Jaminan membantu pelaksanaan proyek senilai Rp5,9 triliun itu disampaikan langsung oleh Setnov di rumahnya, ketika anggota Konsorsium PNRI dipersulit tak diberikan modal awal oleh Kementerian Dalam Negeri.

Andi menuturkan, pada November 2011, dirinya diajak oleh Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos bersama, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem (almarhum) bertandang ke rumah Setnov.

Menurut Andi, dalam pertemuannya dengan Setnov itu, pihaknya menyampaikan keluh kesah soal tidak adanya modal awal hingga fee 5 persen dari nilai proyek e-KTP untuk anggota DPR.

“Akhirnya pak Novanto bilang ya sudah nanti saya kenalkan Oka Masagung, karena punya link perbankan,” jelas Andi.

Andi menuturkan, Setnov menyerahkan masalah modal awal proyek e-KTP dan fee untuk anggota DPR kepada mantan Bos PT Gunung Agung, Made Oka Masagung. Menurutnya, dari penjelasan Setnov, Oka memiliki jaringan perbankan sehingga mudah mencarikan modal.

“Oka ini punya jaringan luas perbankan. Akhirnya bicara fee DPR nanti yang urus Oka,” tuturnya.

Setelah pertemuan tersebut, kata Andi, Paulus Tanos kembali mengundang dirinya ke rumah Setnov. Saat tiba, di rumah Setnov sudah ada Oka. Menurut Andi, dirinya langsung dikenalkan kepada Oka oleh Setnov.

“Saya dikenalkan ini Oka Masagung, nanti yang akan urus masalah fee DPR. Dia akan bantu urusan perbankan modal,” kata dia.

Andi melanjutkan, kemudian pada akhir 2011, Ketua Komisi II DPR ketika itu Chairuman Harahap menagih fee 5 persen yang dijanjikan pihak Kementerian Dalam Negeri.

Chairuman yang juga politikus Golkar itu meminta fee tersebut kepada mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. Atas tagihan itu, Andi mengaku bersama Paulus Tanos ke kantor Setnov di Equity Tower, SCBD, Jakarta.

Menurut Andi, di kantor tersebut sudah ada Setnov dan Chairuman. “Waktu itu mereka tagih realisasi 5 persen. Paulus bilang kami akan segera eksekusi,” ujarnya.

Jatah Anggota DPR

Selepas bertemu Setnov dan Chairuman, Andi melanjutkan pertemuan di rumah Paulus Tanos bersama Anang dan Marliem. Karena jatah fee anggota DPR ditanggung oleh PT Quadra Solution, Anang pun menyanggupinya.

Kemudian Anang meminta Marliem mentransfer uang sejumlah US$3,5 juta untuk anggota DPR tersebut. Lewat rekening Biomorf Lone, Marliem mentransfer uang tersebut ke rekening Oka yang ada di Singapura. Pemberian uang tersebut langsung dilaporkan pada Irman.

Kemudian pada awal 2012, Andi menuturkan, Anang lewat Marliem kembali mentrasferkan uang sebesar US$3,5 juta, yang merupakan fee untuk anggota DPR kepada Oka. Setelah uang sekitar US$7 juta itu ditransfer ke Oka, tak ada tagihan lagi dari anggota DPR yang diwakilkan Chairuman. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait