Metrobatam, Jakarta – Jaksa KPK menilai perbuatan Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) termasuk tindak pidana korupsi. Menurut jaksa, ada niat untuk melakukan kejahatan di balik pemberian izin pertambangan yang dilakukan Nur Alam.
“Atas keberatan absolut tim penasihat tidak benar, pengadilan berwenang. JPU (jaksa penuntut umum) mempunyai kekuatan perizinan pertambangan serta persetujuan koperasi kepada PT Anugerah Harismamateriil Barakah (AHB),” ucap jaksa KPK Afni Carolina dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (4/12).
Afni menegaskan bila perbuatan Nur Alam masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Menurut KPK, ada niat memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dari tindakan Nur Alam.
“Alasan keberatan penasihat hukum tindak pidana terdakwa korupsi bukan pertambangan konsep perlawanan hukum. Konsep hukum pidana kategorikan isyaratkan ada niat pelaku melakukan kejahatan. Niat dan perbuatan yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi,” ucap Afni.
Selain itu, Afni menyatakan dakwaan yang dibuat jaksa sudah cermat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Nur Alam. Apalagi PT AHB juga tidak melakukan proses lelang izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi.
“Dalam dakwaan diuraikan cermat perbuatan melawan hukum ada perbuatan erat. PT AHB tidak perlu melakukan proses lelang pertambangan,” ujar Afni.
Nur Alam didakwa Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Sebelumnya dalam sidang pada Senin (27/11), pengacara Nur Alam, Didik Supriyanto, menyampaikan nota keberatan atau eksepsi. Menurutnya, perkara Nur Alam bukan ranah pengadilan tipikor.
“Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara atas nama Nur Alam berdasarkan dakwaan a quo,” kata Didik.
Didik mengatakan jaksa mengabaikan ketentuan tindak pidana di bidang pertambangan yang diatur Pasal 165 UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. Sebab ketentuan administrasi yang digunakan jaksa dalam dakwaannya memiliki hubungan yuridis Pasal 165 UU Minerba.
“Bahwa ketentuan di atas merupakan penegasan dianut prinsip-prinsip tentang kekhususan sistematis yang menentukan bahwa dalam hal terdapat aturan khusus dan aturan umum tentang suatu hal tertentu, maka aturan khusus diberlakukan,” ujar Didik. (mb/detik)
