Metrobatam, Jakarta – Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, Setya Novanto enggan angkat bicara alias bungkam setelah berkas perkara penyidikannya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPR RI tersebut rampung menandatangi kelengkapan berkas perkara penyidikannya pada siang ini, sekira pukul 11.10 WIB. Kali ini, Novanto didampingi tim kuasa hukumnya dalam proses penandatangan kelengkapan berkas perkara.
Sejumlah tim kuasa hukum yang mendampingi Novanto yakni, Fredrich Yunadi, Otto Hasibuan, dan Maqdir Ismail. Maqdir mengakui bahwa KPK telah melengkapi berkas perkara penyidikan kliennya itu.
“P21 itu sudah, jadi sekarang ini proses penanganan perkara beliau itu dari penyidik ke penuntut umum,” kata Maqdir di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (6/12).
Pantauan di lapangan, Novanto yang mengenakan kemeja putih dibalut rompi tahanan KPK tidak lagi membawa map. Dia langsung buru-buru masuk kedalam mobil tahanan dan enggan menanggapi sejumlah pertanyaan awak media.
Diketahui, Setya Novanto resmi menyandang status tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP sejalan telah diterbitkannya surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Setya Novanto pada 31 Oktober 2017.
Novanto selaku anggota DPR disangka bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait proyek pengadaan e-KTP.
KPK Ungkap Alasan Tolak Jenguk Setnov
Sebelumnya KPK menolak sejumlah kader Partai Golkar maupun anggota DPR untuk menjenguk Ketua DPR Setya Novanto yang telah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) sejak dua pekan lalu. Penolakan tersebut dilakukan demi kelancaran penanganan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Setnov.
“Pokoknya demi proses kelancaran, proses penanganan perkara. Secara umum begitu. Untuk detailnya tak bisa disampaikan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/12).
Priharsa mengatakan, nama-nama kader Golkar maupun anggota DPR yang telah diajukan kuasa hukum Setnov agar bisa menjenguk telah ditolak penyidik KPK. Namun, Priharsa mengaku tak mengetahui nama-nama para pihak yang ingin membesuk Ketua Umum nonaktif Partai Golkar itu.
“Kan ada pertimbangan penyidik. Siapa-siapa saja yang dapat jenguk. Sampai saat ini ada permohonan masuk dan ditolak,” tuturnya.
Sebelumnya, kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi menyatakan penyidik KPK belum memberikan izin kepada kader Partai Golkar maupun anggota DPR untuk menjenguk kliennya.
Menurut Fredrich, dirinya sudah mengajukan nama-nama kader Golkar yang ingin bertemu dengan Setnov kepada penyidik KPK sejak 23 November 2017 lalu. Sejauh ini baru keluarga dan tim kuasa hukum yang diperkenankan menjenguk tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP tersebut.
Setnov sudah dua pekan meringkuk di Rutan KPK. Dia ditahan sembari menunggu praperadilannya diputus PN Jakarta Selatan. Di satu sisi, KPK mengejar waktu untuk membereskan surat dakwaan. (mb/okezone)
