Bila Kembali Melanggar Kode Etik, Ketua MK Terancam Sanksi Berat

Metrobatam, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat terancam dijatuhi sanksi berat jika terbukti sekali lagi melanggar kode etik hakim konstitusi.

Arief tercatat dua kali dijatuhi sanksi etik ringan, yakni saat mengirimkan katabelece atau memo kepada pejabat Kejaksaan Agung dan melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi III DPR tanpa undangan resmi pada akhir 2017.

Bacaan Lainnya

“Aturan di sini kalau sudah satu kali, dua kali, dan ketiga kali kena sanksi, maka kami akan lanjutkan prosesnya ke MKMK (Majelis Kehormatan MK),” ujar Ketua Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad Rustandi saat ditemui di gedung MK Jakarta, Selasa (27/2).

MKMK dibentuk atas usulan dewan etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan hakim konstitusi. Terakhir kali Majelis Kehormatan MK bertugas memeriksa kasus suap yang menjerat mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Selama proses pemeriksaan Majelis Kehormatan, lanjut Rustandi, hakim yang berperkara akan diberhentikan sementara dari tugasnya. “Ya diusulkan berhentikan sementara. Kemudian MKMK yang akan melanjutkan untuk memeriksa,” katanya.

Purnawirawan jenderal TNI ini menjelaskan, dewan etik harus berhati-hati mengumpulkan bukti maupun keterangan sebelum menjatuhkan sanksi.

Dalam pemeriksaan perkara Arief terkait dugaan lobi-lobi pada Komisi III DPR, pihaknya juga memanggil sejumlah anggota Komisi III DPR untuk dikonfirmasi. Namun dari enam anggota yang dipanggil, hanya tiga orang yang memenuhi.

“Kalau alat bukti berupa keterangan saksi ada yang datang, ada yang tidak, ini juga jadi pertimbangan. Kami kan juga tidak bisa memaksa untuk memanggil,” tuturnya.

Dari keterangan-keterangan itu, kata dia, dewan etik akhirnya menjatuhkan sanksi ringan bagi Arief. Saat itu Arief dinyatakan tidak terbukti melakukan lobi-lobi namun terbukti melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi III DPR tanpa undangan resmi.

Arief sebelumnya dilaporkan sejumlah kelompok masyarakat dan peneliti MK Abdul Ghoffar ke dewan etik. Guru besar ilmu hukum Universitas Diponegoro itu didesak mundur dari jabatannya karena telah dijatuhi sanksi etik sebanyak dua kali.

Dewan Etik Panggil Pelapor

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) segera memanggil sejumlah pelapor dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Arief Hidayat pekan depan. Sesuai prosedur, dewan etik MK akan memeriksa pihak pelapor terlebih dulu sebelum memeriksa Arief.

“Minggu depan baru mau diperiksa yang melapor,” ujar anggota dewan etik MK Salahuddin Wahid saat ditemui di gedung MK, Jakarta, Selasa (27/2).

Gus Solah, sapaannya, menyebut proses pelaporan terhadap Arief sempat terhambat lantaran dirinya sakit dan dirawat selama hampir dua pekan di rumah sakit.

Ia memastikan ada empat laporan terhadap Arief yang akan diproses oleh Dewan Etik. Salah satunya termasuk laporan dari peneliti MK Abdul Ghoffar. “Semuanya akan dimulai minggu depan. Termasuk Ghoffar, ya, dia kan belum diperiksa,” katanya.

Arief sebelumnya dilaporkan sekelompok masyarakat ke Dewan Etik agar segera mundur dari jabatan Ketua MK karena telah dijatuhi sanksi sebanyak dua kali.

Kelompok yang melaporkan Arief berasal dari puluhan guru besar dan profesor perguruan tinggi serta sejumlah masyarakat.

Arief juga dilaporkan Ghoffar atas tudingan terkait pernyataan di media massa yang menyebutnya meminta jabatan struktural di MK.

Sementara saat pencalonan kembali sebagai hakim MK pada November 2017, Arief pernah dilaporkan ke Dewan Etik atas dugaan lobi politik dan pertemuan dengan pimpinan Komisi III DPR. Namun Dewan Etik hanya menjatuhkan sanksi ringan pada Arief.

Sebelumnya, Arief juga pernah divonis pelanggaran ringan akibat kasus katabelece atau memo untuk menitipkan kerabatnya kepada pejabat Kejaksaan Agung. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait