Nazaruddin Akui Terima Uang E-KTP untuk Fraksi Demokrat

Metrobatam, Jakarta – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin mengakui ‎menerima uang hasil dugaan korupsi proyek e-KTP. Hal itu diketahui setelah mendapat laporan dari anggota Komisi II DPR, almarhum Mutokoweni dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Menurut Nazar, sapaan akrab Nazaruddin, uang untuk Fraksi Demokrat sudah diserahkan kepada mantan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR asal Demokrat, Mirwan Amir. ‎Lantas, Mirwan serahkan uang itu ke Nazaruddin selaku Bendahara fraksi.

Read More

“Iya dan yang untuk jatah Fraksi Demokrat memang diserahkan ke Mirwan Amir. Mirwan Amir serahkan ke Bendahara fraksi. Bendahara fraksi kebetulan saya sendiri,” ungkap Nazar saat beraksi untuk terdakwa perkara dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (19/2).

Menurut Nazar, jatah proyek e-KTP untuk Fraksi‎ Demokrat sebesar USD1 juta. Namun, uang tersebut tidak seluruhnya diserahkan ke Fraksi Demokrat. Hanya USD500 ribu yang diterima Fraksi Demokrat.

“Waktu itu dibawa Pak Mirwan Amir USD1 juta, diserahkan ke fraksi itu USD500 ribu. Dan USD500 ribunya waktu itu ada kebutuhan, tapi saya lupa,” terangnya.

Nazar menjelaskan, uang sebesar USD500 ribu untuk Fraksi Demokrat sempat disimpan di dalam brankas yang kemudian digunakan untuk kebutuhan partai. ‎Kata Nazar, Fraksi Demokrat tidak hanya menerima uang USD500 ribu, namun dia lupa rinciannya. “Terus ada penerimaan selanjutnya, Tapi saya lupa rinciannya,” tukasnya.

Anda Pura-pura Lupa

Nazaruddin juga mengaku lupa pernah menyebut adanya realisasi pembagian uang proyek e-KTP di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 Gedung DPR. Hakim pun heran lantaran Nazaruddin tiba-tiba lupa.

“Realisasi keuntungan terhadap realisasi untuk kepentingan DPR dilakukan di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto di lantai 12, ini bisa ceritakan?” tanya anggota majelis hakim Anwar pada Nazaruddin dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (19/2).

“Lupa, yang mulia,” jawab Nazaruddin.

Hakim langsung menegur Nazaruddin. Menurut hakim, Nazaruddin sebelumnya menyebut tentang pertemuan itu tetapi kini malah mengaku lupa.

“Lho jangan lupa dong. Dulu Anda tegas adanya pembagian fee, jalan giliran orangnya (Novanto) di depan Anda, pura-pura lupa,” ucap hakim.

“Kalau berikan keterangan jangan asal sebut. Kalau benar bagus, tapi kalau nggak benar, fitnah. Kasihan kolega Anda ini,” imbuh hakim.

Kemudian, hakim membacakan keterangan Nazaruddin yang isinya tentang penerimaan fee oleh sejumlah anggota DPR saat itu. Namun Nazaruddin tetap mengaku lupa.

“Ini kalau saya sebut keterangan Anda banyak yang menerima seperti Marzuki Ali, Ganjar, Olly, Arif Wibowo dan lainnya. Anda berikan keterangan harus dipikir-pikir dulu. Hakim tetap objektif, benar bilang benar dan salah bilang salah. Lupa atau gimana?” tanya hakim.

“Yang mana Pak?” kata Nazaruddin.

Hakim kembali membacakan keterangan Nazaruddin tentang Melchias Marcus Mekeng (mantan pimpinan Banggar DPR) yang disebut menerima uang USD 1.400 di Lantai 12, Fraksi Golkar di DPR. Keterangan itu pun dikonfirmasi hakim langsung ke Nazaruddin.

“Ini salah contoh keterangan Anda mengarah terdakwa. Pada keterangan waktu Irman dan Andi lancar, giliran ada terdakwa Setya Novanto, Anda lupa. Ini masih satu keterangan belum lain seperti ini, Mekeng menerima 1.400 dolar dilakukan lantai 12, ini Andi yang cerita atau gimana?” tanya hakim.

“Andi yang cerita di lantai 9,” tutur Nazaruddin.

“Apa kalau Anda dikonfrontir dengan Andi mau nggak? tanya hakim kembali.

“Iya, yang mulia,” singkat Nazaruddin.

Dalam perkara ini, Novanto didakwa melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa proyek e-KTP. Novanto juga didakwa menerima aliran uang sebesar USD 7,3 juta melalui keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan orang kepercayaannya, Made Oka Masagung.

Sedangkan, Andi Narorong yang disebut Nazaruddin telah divonis dalam perkara yang sama. Andi dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, hakim juga membebani Andi membayar uang pengganti USD 2,5 juta dan Rp 1,186 miliar. (mb/okezone/cnn indonesia)

Related posts