Metrobatam, Jakarta – Sidang pemeriksaan berkas peninjauan kembali (PK) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selesai dalam waktu sekitar 10 menit. Sidang ini hanya memastikan ada tidaknya bukti tambahan.
“Saya harapkan minggu depan hari Senin tinggal memberikan acara pendapat sehingga kita kirimkan ke MA,” kata hakim ketua Mulyadi dalam sidang pemeriksaan berkas di PN Jakarta Utara, Jl Gajah Mada, Jakpus, Senin (26/2).
Sidang di ruang Koesoema Atmadja, dimulai sekitar pukul 09.46 WIB. Hakim Mulyadi mulanya mengecek identitas dari tim kuasa hukum. Hakim juga menyebutkan nama dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang selesai sekitar pukul 09.56 WIB.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait kasus penistaan agama yang menjeratnya. Alasannya mengajukan PK terkait putusan terhadap Buni Yani.
“Contoh sangat kita ketahui Pak Ahok langsung ditahan walau sudah menyatakan banding. Sementara kalau kita menilik kasus yang lain tidak demikian,” kata pengacara yang juga adik Ahok Fifi Lety Indra di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (26/2).
Pengacara Ahok lainnya, Josefina Agatha Syukur juga menyatakan hal sama. Ada sejumlah alasan kenapa Ahok mengajukan PK, salah satu dasarnya adalah kasus Buni Yani.
“Kasus Buni Yani memang kami masukkan itu sebagai salah satu dasar kami, yang kami gunakan salah satunya alasan kekhilafan hakim, ada juga alasan mengenai putusan terkait putusan Buni Yani,” ujarnya.
“Ada beberapa hal di dalamnya yang tidak sesuai atau kontradiktif dengan apa yang disampaikan majelis hakim di dalam pertimbangannya di dalam putusan,” sambung Josefina.
Ahok, eks Gubernur DKI Jakarta dihukum 2 tahun penjara dan kini menjalani masa tahanan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.
Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama.
Sedangkan Buni Yani dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Buni divonis hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan.
Hakim menilai Buni Yani terbukti melawan hukum dengan mengunggah video di akun Facebook-nya tanpa izin Diskominfomas Pemprov DKI Jakarta. Posting-an itu berupa potongan video pidato Ahok pada 27 September 2016, yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta.
Hakim juga menilai Buni Yani terbukti mengubah durasi video. Video asli berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik, sedangkan video yang diunggah Buni di akun Facebook-nya hanya 30 detik.
Hakim menyebut perbuatan Buni memenuhi keseluruhan unsur di dalam pasal tersebut. Dalam persidangan terbukti Buni mengunggah video berdurasi 30 detik berisi potongan pidato Ahok dengan tambahan caption, sedangkan video asli dari pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.
Sementara itu Persaudaraan Alumni 212 bersiap mengawal pelaksanaan sidang perdana peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (26/2).
Juru bicara aksi Zulfi Syukur mengatakan aksi tak hanya melibatkan Persaudaraan Alumni 212, namun juga gabungan ormas yang menjadi bagian dari PA 212 yang dikoordinasikan oleh GNPF Ulama. “Jadi aksi, kami tidak bisa prediksi (jumlah massa), bisa juga mencapai ribuan, tergantung masing-masing elemen peserta aksi ini,” kata Zulfi kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/2).
Zulfi menyampaikan aksi digelar guna mengawal sidang PK yang diajukan oleh Ahok, dengan harapan majelis hakim akan menolak PK tersebut. “Kalau diterima kemudian sidang di MA, bisa saja diputus tidak bersalah, jadi ini kan luar biasa,” ujar Zulfi. (mb/detik/cnn indonsia)
