Tak Bisa Jaga Integritas, Ketua MK Didesak Mundur

Metrobatam, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat dianggap tak mampu menjaga moral dan etika untuk mengemban amanah sebagai pemimpin hakim konstitusi. Arief didesak segera mundur dari kursi Ketua MK.

“Kalau hakim agung di MK tak bisa menjaga moral dan intergritas lebih baik mundur,” kata Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Rabu (7/1).

Read More

Monica menilai, Arief seharusnya mundur untuk menunjukan sikap negarawan hakim MK. Sikap negarawan itu menjadi acuan bagi sosok hakim MK selama ini.

Arief sudah dua kali dijatuhi sanksi pelanggaran etika ringan oleh Dewan Etik MK. Sebabnya, pertama, kasus katebelece atau surat Arief ke pejabat Kejaksaan Agung agar memuluskan promosi kerabatnya di Gedung Bundar.

Kedua, pertemuan Arief dengan anggota Komisi III DPR di sebuah hotel menjelang uji kepatutan dan kelayakan dia sebagai Hakim Konstitusi MK periode kedua.

Monica menilai, dua pelanggaran etika Arief ini merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita MK yang dilahirkan sebagai anak kandung reformasi untuk menjaga konstitusi Indonesia.

“Masyarakat sipil lah yang menegakan reformasi, bahwa MK itu adalah anak kandung reformasi, jadi kami ingin mengembalikan kembali marwah MK yang hancur karena itu,” cetus dia.

Pada kesempatan yang sama, peneliti dari Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Fadli Ramdhani menilai, dua sanksi etik kepada Arief itu telah merusak kepercayaan publik terhadap lembaga MK.

Ia risau, putusan yang dihasilkan MK menjadi tak independen. Terutama, putusan terkait perselisihan hasil Pilkada 2018. Ketidakpercayaan terhadap MK akan berbahaya bagi demokrasi.

“Kalau ada ketidakpercayaan terhadap integritas di MK, maka ini sangat fatal, karena MK yang memberikan keputusan soal sengketa pemilu. Dan diatas MK tak ada upaya hukum lagi,” kata Fadli.

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota telah mengamanatkan MK sebagai satu-satunya lembaga untuk menangani sengketa Pilkada dan sifat putusannya final dan mengikat.

Selama menjabat sebagai Ketua MK, Arief sudah dua kali dijatuhi sanksi ringan. Sesuai Peraturan MK 2/2014, jika ada hakim MK yang dua kali melanggar kode etik hakim konstitusi, maka pelanggaran ketiga akan langsung dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran berat.

Di lain pihak, mantan Ketua MK Mahfud MD berpendapat, tidak ada keharusan bagi Arief Hidayat untuk mundur dari jabatannya karena mendapat dua kali sanksi etik. Selain itu, tidak ada prosedur hukum yang bisa memaksa Arief untuk mundur.

“Pelanggaran etik kan tergantung masing-masing, kesadaran nurani masing-masing. Sehingga kalau kita mau berpegang pada normatifnya, ya sudah dapat teguran ya sudah,” kata dia.

Delapan Hakim MK Bungkam

Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik delapan hakim anggota Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak mengambil sikap terkait sanksi etik terhadap ketuanya, Arief Hidayat.

Kedelapan hakim MK itu dinilai mendukung Arief untuk tetap bertahan sebagai ketua MK. “Kedelapan hakim MK seperti tidak tahu ada ketua MK yang bermasalah, tentu kalau Pak Arief masih bertahan, itu karena adanya dukungan dari hakim yang lain juga,” kata Feri di Diskusi Kopi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (7/1).

Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi berjumlah sembilan orang dan merupakan pejabat negara yang ditetapkan oleh presiden.

Bagi Feri, kedelapan hakim MK tersebut dinilai tak mau menjalankan nilai-nilai konstitusional yang ada di Indonesia untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan.

Mereka justru membiarkan pelanggaran terjadi di dalam tubuh MK tanpa mengambil sikap untuk membenahinya. “Kedelapan hakim MK ini membiarkan dan mereka sedang tidak mau menjalankam nilai-nilai konstitusional tertinggi di Republik ini,” kata Feri.

Menurut Feri, para hakim MK lainnya harus berani menyuarakan sikap sebagai seorang negarawan ketika melihat krisis integritas dalam lembaga tersebut.

Para hakim MK lainnya seharusnya tak membiarkan lembaga MK dicemari oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Arief. Hal ini tentu berdampak pada krisis kepercayaan publik.

“Kalau hakim garis yang jujur, harusnya bersikap dong saat melihat hakim utamanya bermasalah. Mereka harusya bersikap buat ganti hakim utamanya atau dirinya yang mundur,” kata Feri.

Feri mengatakan, seharusnya kedelapan hakim MK lainya mau mengambil sikap soal pelanggaran etik yang dilakukan oleh Arief.

Hal itu dilakukan agar marwah dan martabat MK sebagai penjaga konstitusi tertinggi di Indonesia tetap mendapat kepercayaan publik dan terhindar dari perilaku yang melanggar hukum maupun etika.

“Artinya kalau mereka mau, bisa dong mengambil sikap kalau Arief tak layak lagi memimpin, mereka harus mencabut kembali dukungan terhadap arief, karena yang milih kembali Arief sebagai ketua mereka semua,” kata Feri.

Diketahui, Arief sebelumnya dijatuhi sanksi ringan berupa teguran lisan terkait isu lobi politik terhadap pencalonan kembali dirinya sebagai hakim konstitusi.

Sebelum tersandung isu lobi di DPR, Arief juga pernah dijatuhi sanksi ringan pada 2016. Saat itu ia memberikan pesan tertulis yang diduga sebagai katabelece kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono.

Dengan demikian, selama menjabat sebagai Ketua MK, Arief sudah dua kali dijatuhi sanksi ringan. (mb/cnn indonesia)

Related posts