Metrobatam, Jakartav- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia (YWA) sebagai tersangka. Kali ini, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Yudi diduga menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR dari proyek-proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan.
“Sekurang-kurangnya, YWA diduga menerima dan mengelola kekayaan dari hasil kejahatan sebesar Rp20 miliar,” kata dia dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/2).
Febri menyatakan, penelusuran pihaknya menemukan bahwa uang sekitar Rp20 miliar itu diduga disimpan Yudi secara tunai atau telah diubah menjadi aset tidak bergerak dan bergerak.
“Seperti sebidang tanah di beberapa lokasi, sejumlah mobil yang menggunakan nama pihak lain,” imbuhnya.
Menurut Febri, KPK juga menemukan ketidaksesuaian antara penghasilan Yudi dengan aset yang dimilikinya.
Dalam kasus ini, Yudi dijerat dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebelumnya, Yudi lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek jalan milik Kementerian PUPR tahun anggaran 2015 dan 2016. Yudi sendiri sudah dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Yudi didakwa menerima uang sekitar Rp11 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Dia segera mendengarkan tuntutan hukuman jaksa penuntut umum KPK, setelah diperiksa selaku terdakwa, pada sidang Rabu (7/2).
Gunakan Bahasa Arab
Yudi Widiana Adia mengatakan, anggota Komisi V sering menggunakan istilah ‘Imam Al Azhar’ untuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat ini Menteri PUPR dijabat oleh Basuki Hadimuljono.
Hal itu ia ungkapkan saat memberi keterangan sebagai terdakwa dalam sidang dugaan suap proyek jalan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/2). “Itu istilah yang beredar di Komisi V DPR,” kata Yudi yang juga mantan Wakil Ketua Komisi V DPR.
Istilah tersebut disinyalir digunakan karena kantor Kementerian PUPR berada dekat dengan Masjid Al Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kementerian PUPR juga merupakan mitra kerja Komisi V.
Istilah ini terungkap, setelah jaksa sebelumnya menanyakan Yudi yang sering menggunakan istilah-istilah tertentu saat berbicara melalui telepon dengan orang dekatnya, Muhammad Kurniawan, yang juga anggota DPRD Kota Bekasi, ketika membicarakan proyek jalan milik Kementerian PUPR yang jadi program aspirasi Komisi V.
Penggunaan istilah-istilah tersebut diketahui dari bukti sadapan telepon yang dimiliki KPK. Selain ‘Imam Al Azhar’, Yudi juga menggunakan istilah ‘Kuningan’ dan ‘Rasuna Said’ untuk menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yudi dan Kurniawan juga menggunakan istilah bahasa Arab dalam berkomunikasi untuk menyamarkan penerimaan sejumlah uang dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Yudi dan Kurniawan kedapatan menggunakan frasa ‘Liqo’ dan ‘Juz’ di kitab Alquran.
Diketahui Yudi didakwa menerima suap sekitar Rp11 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Uang belasan miliar rupiah tersebut terkait dengan proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam dakwaan pertama, Yudi disebut menerima uang Rp4 miliar dari Aseng. Pemberian uang itu dilakukan karena Yudi telah menyalurkan program aspirasi terkait proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2015.
Sementara dalam dakwaan kedua, Yudi didakwa menerima uang sebesar Rp2,5 miliar, US$214.300 dan US$140.000. Uang itu diberikan agar Yudi menyalurkan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah BPJN IX Maluku dan Maluku Utara, pada tahun anggaran 2016. (mb/cnn indonesia)
