Metrobatam, Jakarta – Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh tengah menggodok wacana penerapan hukum pancung atau qisas di ‘Serambi Mekkah’. Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Dr Syukri M Yusuf menyatakan penerapan hukum pancung masih dalam pengkajian.
Pemprov Aceh akan melakukan penelitian terlebih dulu untuk mengetahui tanggapan dan respons masyarakat Aceh atas rencana menerapkan hukum qisas.
“Ini baru wacana. Penelitiannya dilakukan tahun ini, jadi kami lihat dulu respons masyarakat baru nanti bisa disimpulkan,” kata Syukri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (15/3).
Wacana hukum pancung akan direalisasikan jika mendapat respons positif dari masyarakat.
Sebaliknya, kata Syukri, hukum pancung bisa saja urung diterapkan jika rakyat Aceh tidak menyetujuinya. “Jadi semuanya tergantung hasil penelitian nanti,” ujar dia.
Syukri menuturkan, wacana penerapan hukum pancung dilatari keinginan Pemprov Aceh untuk mencegah dan mengantisipasi kejahatan pembunuhan di masyarakat.
Hukum pancung, lanjut Syukri, dipilih setelah pihaknya melihat penerapan hukuman tersebut di sejumlah negara. Syukri mengklaim negara-negara yang menerapkan hukum pancung efektif mencegah kejahatan pembunuhan. “Misalnya di Arab Saudi,” katanya.
“Jadi hukuman ini bukan bukan malah untuk membunuh, tapi untuk menghindari, untuk mengantisipasi kejahatan pembunuhan,” imbuh Syukri.
Syukri menyatakan belum mengkomunikasikan wacana penerapan hukum pancung ini dengan pemerintah pusat. Hukum pancung, disebut Syukri sebagai jalan terakhir yang dipilih Pemprov Aceh untuk menekan angka pembunuhan.
“Karena ini masih berupa wacana. Masih belia. Jadi ngapain dikomunikasikan? Bisa saja batal, kan, kalau masyarakatnya tidak setuju,” ujar Syukri.
MUI Sepakat Penerapan Hukum Pancung
Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis sepakat atas rencana penerapan hukum pancung (qisas) bagi pembunuh yang tengah digodok oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
“Karena di sana termasuk daerah khusus ya kalau bisa disepakati oleh masyarakat dan ditetapkan oleh undang-undang, itu baik-baik saja,” kata Cholil kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/3).
Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM-PBNU) itu mengatakan hukum pidana, termasuk hukum qisas itu pada prinsipnya menjunjung tinggi aspek jera dan preventif (mawani’ wa zawajir).
“Hukuman itu agar pelakukanya jera dan tak mengulangi lagi. Orang lain jadi takut melakukannya karena ada hukuman yang setimpal,” tutur Cholil.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan pihaknya akan memantau dan memperhatikan perkembangan rencana penerapan qisas di Aceh.
Zainut belum mau berkomentar banyak karena MUI harus mengonfirmasi terlebih dahulu maksud penerapan qisas di provinsi yang juga dikenal sebagai Serambi Mekkah tersebut dengan Majelis Permuwsyaratan Ulama (MPU) di Aceh.
“Pasti MUI akan mencermati kalau ini kemudian menjadi perhatian umat,” kata dia. (mb/cnn indonesia)
