Metrobatam, Jakarta – Tersangka kasus korupsi e-KTP Made Oka Masagung membantah semua pernyataan terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto alias Setnov soal aliran dana e-KTP ke sejumlah politikus.
Pengacara Made, Bambang Hartono, mengungkapkan tidak ada nama-nama yang disebutkan kliennya kepada Setnov. “Kalau menurut klien saya pernyataan Setnov di muka pengadilan minggu lalu itu tidak benar. Itu sudah dibantu oleh yang bersangkutan,” kata Bambang, di Gedung KPK Jakarta, Senin (26/3).
Bambang juga menegaskan tidak ada aliran dana seperti yang diucapkan oleh Setnov. Dia juga membantah soal keberadaan pertemuan di rumahnya.
“Tidak ada. Pak Made tidak ada. Karena itu bulan Oktober tahun 2012 tidak pernah ke rumah Pak Novanto,” katanya.
Bambang mengaku kliennya tidak tahu soal alasan Setnov menyeret nama Made. Dia juga tidak tahu kenapa Setnov menyebut nama-nama politikus besar itu.
“Saya tidak tahu. Itu kan haknya beliau. Apakah itu benar atau tidak yang penting kita sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas dia.
Pada sidang pekan lalu, Setnov menyebut nama-nama politikus PDI-Perjuangan yang diduga menerima aliran dana e-KTP. yakni, Puan Maharani, Pramono Anung. Masing-masing, mereka menerima SGD500 ribu.
Selain itu, Setnov menyebut nama politikus Golkar, Melchias Markus Mekeng yang menerima US$1,4 juta, Olly Dondokambey US$1,2 juta, Chairuman US$584 ribu dan Rp26 miliar, dan poliitkus PKS Tamsil Linrung US$700 ribu, serta politikus PDIP Ganjar Pranowo US$520 ribu. Setnov mengaku semua nama-nama ini ia dapat dari Made Oka.
Setnov Berpura-pura
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menuding pengakuan Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani dan Pramono menerima uang korupsi e-KTP merupakan bentuk kepura-puraan.
Sebelumnya, Setnov menyebut Puan dan Pramono menerima uang aliran dana proyek pengadaan E-KTP sebesar S$500 ribu dalam persidangan. Setnov mengaku mengetahui hal tersebut dari Direktur PT Delta Energy Made Oka Masagung.
“Itu adalah sebuah kepura-puraan yang selama ini pura-pura sakit, pura-pura menabrak tiang listrik dan sebagainya,” kata Hasto di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (26/3).
Hasto mengaku yakin dengan ucapannya karena pengakuan Setnov tersebut telah dibantah oleh pengacara Made Oka Masagung di gedung KPK, hari ini. Menurut Hasto, bantahan itu membuat pengakuan setnov menjadi lemah.
“Ini tentu saja mengurangi bobot kebenaran yang disampaikan Pak Setnov,” ujar Hasto.
Hasto mengklaim partainya mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Akan tetapi, lanjut Hasto, proses hukum harus dilandasi oleh bukti-bukti yang kuat.
Di sisi lain, Hasto mengatakan bahwa partainya memahami perasaan Setnov. Menurut Hasto, tidak mudah menghadapi perubahan yang sangat drastis seperti yang dialami mantan Ketua Umum Golkar itu sejauh ini.
Dia juga mengatakan PDIP tidak terlalu memusingkan pengakuan Setnov mengenai Puan dan Pramono yang diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP.
Sebelumnya, Setnov mengatakan Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana proyek pemgadaan E-KTP. Dia mengaku mendapat Informasi tersebut dari Direktur PT Delta Energy Made Oka Masagung saat melakukan pertemuan di rumah Setnov bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.
Dari laporan Oka, baik Pramono maupun Puan masing-masing disebut menerima US$500 ribu. Pramono diketahui menjadi Sekretaris Kabinet, dan Puan menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pemerintahan Presiden Jokowi. (mb/cnn indonesia)
