Metrobatam, Jakarta – Politikus PDIP Pramono Anung menyayangkan pernyataan Setya Novanto yang menuduh dirinya terkait kasus e-KTP. Pramono menduga Novanto tengah berupaya meringankan hukumannya.
“Sekali lagi, ini kan untuk mendapatkan justice collaborator, menyebut nama-nama. Kalau yang disebut itu ada kaitannya nggak apa-apa. Lah ngomong sekali saja mulai yang disebut di persidangan, Pak Irman, Sugiharto, Gamawan, siapa semuanya termasuk di Komisi II di luar Fraksi PDIP ngomong aja nggak pernah,” kata Pramono di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (22/3).
Nama Pramono juga disebut Novanto menerima duit USD 500 ribu. Pramono belum berencana melaporkan Novanto atas tuduhan pencemaran nama baik.
“Saya tunggu. Saya tunggu bagaimana perkembangan ini. Kalau ini menyangkut integritas saya, saya akan ambil,” ucapnya.
Pada periode 2009 sampai 2014, Pramono menjabat sebagai Wakil Ketua DPR bidang industri dan pembangunan. Oleh sebab itu, ia menjelaskan tak pernah membahas terkait proyek e-KTP.
“Nggak. e-KTP itu proyek pemerintah sepenuhnya. Programnya pemerintah, penganggarannya di pemerintah. Mereka hanya berkonsultasi dengan Komisi II,” kata Pramono.
“Pimpinan DPR termasuk pada waktu itu disebut Pak Marzuki sama sekali tidak pernah membahas hal yang berkaitan dengan e-KTP. silahkan di cek di DPR pasti ada notulen dokumen. Kita sama sekali tidak pernah membahas,” imbuh Pramono.
Sebelumnya, Novanto menyebut adanya aliran uang proyek e-KTP ke Puan Maharani dan Pramono. Masing-masing disebut menerima USD 500 ribu.
Uang tersebut diberikan oleh Made Oka yang merupakan orang kepercayaan Novanto. Puan saat itu berstatus Ketua F-PDIP dan Pramono Wakil Ketua DPR dari F-PDIP.
“Oka menyampaikan dia menyerahkan uang ke dewan, saya tanya ‘wah untuk siapa’. Disebutlah tidak mengurangi rasa hormat, saya minta maaf, waktu itu ada Andi untuk Puan Maharani 500 ribu dan Pramono 500 ribu dolar,” ujar Novanto ketika menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.
Di Luar Pemerintahan
PDIP membantah Puan Maharani dan Pramono Anung menerima duit dari proyek e-KTP. Alasannya, selama masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP adalah oposisi.
“Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Kami menjadi oposisi,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (22/3).
“Dengan demikian, tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan e-KTP sekalipun,” imbuhnya.
Hasto mengatakan PDIP pada posisi menyampaikan konsep e-KTP yang berbeda dari apa yang dilakukan pemerintah. PDIP tak setuju dengan konsep proyek e-KTP yang saat ini digunakan dan berujung kasus.
“Yang kami usulkan, e-KTP bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan ‘integrasi data’ antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan, dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number. Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. Dengan demikian, pada hari H, dan jam ketika sistem tersebut diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis bayi tersebut akan mendapatkan kartu single identity number,” ulas Hasto.
PDIP menunjuk hidung pemerintah saat itu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus e-KTP. PDIP bahkan menyinggung slogan Partai Demokrat (PD), partai penguasaan saat proyek e-KTP bergulir.
“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab, pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan ‘katakan tidak pada korupsi’, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP,” ucapnya.
Ia menilai ada upaya menyeret PDIP dalam kasus e-KTP. Ia memastikan apa yang disampaikan Novanto soal keterlibatan Puan dan Pramono tidak benar.
“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian, atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setya Novanto, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” ujar Hasto.
Hasto menganggap ada kecenderungan Novanto menyebut nama sebanyak mungkin untuk menjadi justice collaborator. Hal itu, dinilai Hasto, untuk meringankan dakwaan.
“Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status (justice collaborator) tersebut demi meringankan dakwaan,” pungkasnya. (mb/detik)
