Metrobatam, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.
“Jadi saya pikir untuk kebaikan bersama harusnya eksekutif dan legislatif itu tegas saja, mantan napi tidak boleh diberikan kesempatan untuk posisi-posisi penting dalam pemerintah baik di eksekutif, legislatif, maupun di yudikatif,” kata Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/5) malam.
Syarief mengaku tak setuju mantan napi kasus korupsi tetap diperbolehkan mendaftar sebagai calon legislatif maupun eksekutif. Hal itu akan memicu berbagai kerugian.
Pertama, hal itu otomatis merusak citra partai politik yang mengusungnya. Sebab, masyarakat akan menilai bahwa partai tak memiliki komitmen antikorupsi.
“Kan selalu setiap parpol mengatakan bahwa agenda pemberantasan korupsi adalah nomor satu yang penting. Tapi kalau dia [partai] ingin mencalonkan narapidana [kasus korupsi], menurut saya itu perlu dipertanyakan seperti itu,” katanya.
Kedua, lanjut Syarif, masyarakat akan sulit memiliki kepercayaan terhadap Pemerintah dan DPR/DPRD yag diisi oleh pejabat yang merupakan eks napi kasus korupsi.
“Ya enggak mungkin lah didengerin sama masyarakat dan stafnya. ‘Ah elo aja korupsi, sekarang mau nyuruh-nyuruh saya supaya jangan korupsi’. Itu pertama enggak akan diperhatikannya,” kata Syarif.
Ketiga, ia mengatakan masyarakat tak mendapat pendidikan yang baik jika mantan napi kasus korupsi tetap eksis di panggung politik. Masyarakat, kata Syarif, akan berpikir bahwa korupsi bukan masalah besar. Sebab, seseorang tetap bisa menjadi pejabat usai menjalani masa hukuman.
“Itu enggak memberikan pembelajaran yang bagus untuk masyarakat secara keseluruhan,” ucapnya.
Alhasil, ia mendorong persyaratan pendaftaran sebagai caleg, gubernur, maupun bupati harus lebih ketat. Pemeriksaan latar belakang calon pun penting dilakukan.
“Jadi apakah kita kekurangan orang di seluruh RI ini? Kenapa kita harus mau lagi mantan narapidana didorong oleh parpolnya mencalonkan diri, baik itu sebagai calon legislatif maupun duduk di pemerintahan eksekutif?” cetus Syarif.
Sebelumnya, KPU berencana mensahkan Peraturan KPU (PKU) yang memuat pelarangan terhadap eks napi kasus korupsi untuk mendaftar sebagai caleg. Namun, hal itu ditentang oleh DPR, Pemerintah, dan Bawaslu.
DPR Tak Setuju Eks Koruptor Bisa Nyaleg
Komisi II ingin mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto pun lantas menilik persyaratan yang ada pada UU Pemilu terkait hal itu.
“Sebenarnya kalau kita runut dari UU itu kan punya persyaratan, di dalam UU Pemilu bahwa seseorang itu dapat menjadi caleg apabila tidak pernah mendapatkan hukuman yang dituntut dengan di atas lima tahun,” kata Agus di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).
Ia menegaskan siapa pun yang pernah mendapat hukuman di atas lima tahun tidak diperbolehkan mengajukan diri untuk nyaleg. Pada kenyataannya, dikatakan Agus, hukuman bagi eks narapidana korupsi dipastikan lebih dari lima tahun.
“Jadi begini, apabila seseorang pernah dihukum dengan tadinya dituntut di atas lima tahun itu tidak boleh nyaleg. Dan pada kenyataannya, kami melihat sebenarnya kan untuk hukuman dari koruptor itu biasanya lebih dari lima tahun,” ujarnya.
Berdasarkan persyaratan itu, ia menuturkan, secara praktis mantan narapidana korupsi tak diperkenankan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ia juga menilai aturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hal itu masih sejalan dengan yang diatur di dalam UU Pemilu.
“Sehingga secara praktis sebenarnya mantan koruptor itu tidak diperbolehkan nyaleg. Itu menurut perhitungan kami. Sekarang ini ada peraturan KPU tentang itu rasanya ini juga kalau diselaraskan dengan UU (Pemilu) sebenarnya kan masih dalam satu rangkaian juga,” tutupnya.
Komisi II DPR kembali membahas aturan eks narapidana kasus korupsi tak dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. KPU, Bawaslu, dan Kemendagri pun sepakat mengembalikan hal itu pada peraturan di Pasal 240 ayat 1 huruf g UU/72017.
“Komisi II DPR RI, Bawaslu, Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 ayat 1 huruf g UU 7/2017,” bunyi kesimpulan rapat Komisi II, Selasa (22/5). (mb/cnn indonesia)
