Metrobatam, Jakarta – Pengurus Pusat Muhammadiyah mengeluhkan suara sumbang mengenai kajian terhadap Revisi UU Terorisme. Ketua PP Muhammadiyah Bahtiar Effendy mengatakan beberapa pendapat sudah mengarah pada tuduhan serius.
“Bahkan ada juga yang bergurau dengan mengatakan memperlambat RUU Terorisme adalah pendukung teroris,” ujar Bahtiar di Menteng, Rabu (23/5).
Bahtiar menilai pembahasan revisi UU Terorisme sebagai hal krusial. Beberapa catatan menjadi sorotan Muhammadiyah agar hasil revisi tersebut tidak menjadi blunder di masa depan.
“Saya sendiri di sini tidak ingin terlibat dalam wacana apakah ini terlambat atau tidak. Tapi bagi Muhammadiyah ingin ini segera selesai dengan catatan persoalan yang masih mengganjal di UU Terorisme diselesaikan dengan baik,” ujar Bahtiar.
Ada sejumlah poin dalam revisi UU Terorisme yang disoroti Muhammadiyah. Mulai dari pelibatan TNI dan intelijen, masa penahanan, penyadapan, hingga transparansi penanganan kasus.
Muhammadiyah juga telah menyerahkan rekomendasi terkait pembahasan revisi UU Terorisme ke DPR RI yang sampai saat ini masih dibahas.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya menargetkan revisi UU Terorisme sudah bisa disahkan pada Jumat (25/5).
“Tinggal sedikit lagi bisa kita tuntaskan sehingga hari Jumat bisa kita ketok palu UU Antiterorisme,” kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/5).
Revisi ini sendiri sudah berada di meja pembahasan selama dua tahun. Perbaikan UU tersebut dianggap mendesak setelah rentetan kasus terorisme terjadi beberapa waktu terakhir di berbagai tempat.
Di tempat yang sama, Komisioner Komnas HAM 2012 – 2017 Maneger Nasution mengatakan kasus terorisme tidak bisa dipukul rata dari faktor ideologi radikal.
Berdasarkan kajian yang pernah ia lakukan, setidaknya ada enam faktor berbeda yang dapat menyebabkan seseorang menjurus pada aksi terorisme.
Maneger menyebut ada faktor kemiskinan dan faktor pemimpin, faktor pemimpin lokal yang tidak demokratis, hingga faktor sindrom mayoritas dan tirani minoritas.
“Pada faktor terakhir itu ada mayoritas yang tidak mampu melindungi kaum minoritas seperti yang terjadi pada umat non-muslim yang sulit beribadah di wilayah Jawa Barat, atau umat non-Hindu yang sulit beribadah di Bali,” katanya.
Kajian Maneger juga pernah menemukan seorang terduga teroris mengaku aksinya dipicu oleh kasus penguasaan tanah hingga 5 juta hektar lebih.
Takut Picu Stigma Mirip PKI
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku khawatir pada pemberian kewenangan terlalu luas kepada Polri dan TNI dalam pemberantasan terorisme.
Menurut dia, dampak buruk dari perluasan yang akan tertuang di dalam RUU Terorisme itu dapat mengulangi stigma negatif yang muncul selepas peristiwa G30S pada anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Berangkat dari kasus G30S, kita seperti memberi cek kosong kepada TNI untuk menindak apapun yang dianggap terlibat PKI,” ujar Dahnil usai menghadiri diskusi di PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (23/5).
Semenjak insiden di Mako Brimob Depok, Dahnil melihat seolah ada narasi yang sedang diupayakan sebagai justifikasi dalam pemberantasan terorisme.
Masalahnya, ia melihat narasi tersebut sebagai monolog dari aparat penegak hukum tanpa ada pengawasan yang berimbang. Sehingga potensi penyalahgunaan revisi UU Terorisme sangat besar terjadi. Kekhawatiran Dahnil muncul karena naskah revisi UU Terorisme masih banyak celah.
Dahnil heran beda pendapat mengenai definisi terorisme muncul ketika pembahasan memasuki fase akhir. Perbedaan pendapat pun dia lihat muncul dari berbagai pihak mulai dari Kapolri, Menkopolhukam, dan TNI.
“Pascakasus Mako Brimob saya menemukan narasi serupa, semuanya narasinya diciptakan detail. Yang disebarkan ke sosmed itu kondisinya parah, mirip narasi 1965 dulu sehingga ada legalitas moral, seolah diciptakan legalitas moral kita bisa lakukan apapun kepada mereka yang kejam,” tutur Dahnil.
Senada dengan Dahnil, Komisioner Komnas HAM 2012-2017 Meneger Nasution mengatakan revisi UU Terorisme perlu mendapat sorotan karena berpotensi menimbulkan stigma baru.
Meneger memberi contoh kasus Siyono, terduga teroris asal Klaten, yang masih berstatus tersangka namun tewas ketika berada di penanganan Densus 88.
“Padahal perlu ada pembuktian lebih jauh terhadap para tersangka tersebut,” kata Meneger di forum yang sama.
Meneger memandang terorisme dapat lahir dari beragam latar belakang. Menurutnya apapun agama dan etnisnya, terorisme sebetulnya anti ketuhanan dan kemanusiaan. Karena itu terorisme tidak layak dibela siapa pun. (mb/cnn indonesia)
