Metrobatam, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah berharap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Penanggulangan Terorisme disahkan bersama parlemen pada Jumat(25/5).
“Revisi akan selesai dalam waktu dekat dan targetnya [disahkan] Jumat Paripurna. Kami harapkan begitu,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/5).
Yasonna mengatakan saat ini sudah tidak ada lagi permasalahan krusial yang harus dibahas pemerintah bersama parlemen dalam revisi undang-undang tersebut. Namun, hal itu akan dipastikan kembali dalam rapat di DPR, Kamis (24/5).
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi RUU Terorisme Muhammad Syafi’i menyatakan rapat untuk membahas yang tersisa dari RUU Terorisme adalah pada Rabu (23/5). Setelah itu, sehari kemudian pembahasan dilanjutkan dengan agenda pandangan mini fraksi sebelum dibawa ke Paripurna.
“Pemerintah sudah mengikuti logika hukum sehingga Jumat bisa dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui,” katanya.
Definisi Terorisme
Dari pihak DPR disebutkan satu hal yang mengganjal dalam revisi RUU Terorisme ini adalah mengenai definisi terorisme. Pansus pun meminta pemerintah, dalam hal ini penegak hukum, untuk memasukkan definisi dengan memasukkan motif dan tujuan politik atau ideologi. Salah satu anggota Pansus RUU Terorisme dari fraksi PPP, Arsul Sani, menyatakan perdebatan kini terletak pada di mana definisi tersebut akan dimuat.
“Densus bukan tidak setujunya ada frasa motif politik, ideologi, atau keamanan negara. Cuma mereka minta tempatnya tidak di batang tubuh,” ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/5).
Sementara itu, Yasonna menyatakan kini ‘bola’ pengesahan revisi RUU Terorisme diserahkan kepada DPR.
“Kalau TNI-Polri sudah setuju, dari pemerintah sudah sepakat tinggal kita lihat dari DPR saja,” ujar Yasonna.
Hal serupa disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Berdasarkan informasi yang ia terima, revisi UU menjadi prioritas parlemen ketika memasuki masa sidang. “Diupayakan waktu pembukaan, besok kalau enggak salah, masa reses selesai, akan jadi prioritas,” kata Tito.
Ia menyadari perdebatan definisi sejumlah kata sempat terjadi, seperti organisasi. Menurutnya hal itu wajar sebab setiap detail harus diakomodasi.
Mantan Kepala Densus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini mencontohkan makna organisasi terduga terorisme. Menurutnya, hal itu bukan kelompok formal seperti korporasi, perseroan, atau organisasi lainnya yang harus mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM.
Tito menyatakan kelompok semacam ini diatur dalam Undang-Undang di Hong Kong dan Singapura sehingga bakal memidanakan siapapun yang terlibat di dalamnya. Sehingga, hal serupa yang diupayakan pemerintah dalam revisi UU Terorisme.
“Mereka kan kelompok rahasia. Mereka kan organisasi bawah tanah. Sehingga ini harus diakomodasi dalam UU,” tegas Tito yang sempat meminta kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bertindak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena revisi RUU Terorisme belum selesai.
Permohonan penerbitan Perppu itu disampaikan Tito usai rentetan teror bom di Surabaya pekan lalu.
Berharap Tak Salah Tangkap
Ketua Pansus Terorisme Muhammad Syafii berharap aparat penegak hukum bisa bertindak profesional dalam mengentaskan terorisme setelah Revisi Undang-undang Antiterorisme disahkan. Ia berharap aparat hanya melakukan penindakan terhadap orang yang benar-benar terindikasi terorisme.
“Saya mohon doa semoga dengan definisi itu, maka aparat tidak lagi menetapkan seorang teroris atau bukan menurut (penilaian) mereka (aparat), tapi menurut definisi yang ada di dalam UU yang sedang kami bahas ini,” kata Syafii dalam diskusi bertajuk ‘Terorisme Politik dan Upaya Sekuritisasi Kebijakan’ di Gren Hotel Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/5).
Syafii mengatakan hampir seluruh partai setuju agar frasa motif ideologi, politik, dan ancaman keamanan negara tidak disebutkan di dalam pasal. Padahal, menurut Syafii, hal ini penting agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan aparat dalam pelaksanannya nanti.
Dalam rapat Panitia Khusus Revisi UU Antiterorisme yang rencananya digelar pada Rabu (23/5), Syafii menyatakan akan berupaya mendorong agar frasa tersebut tetap masuk dalam definisi RUU terosisme.
“Semua fraksi pendukung pemerintah sudah konsolidasi bersama pemerintah. Intinya mereka tetap bertahan pada definisi bahwa terorisme adalah tindak kejahatan yang bisa menimbulkan ketakutan masif, bisa menimbulkan korban, bisa menimbulkan kerusakan objek vital yang strategis, tanpa ada penutup (frasa) motif ideologi, tujuan politik dan ada ancaman kemanan negara,” kata Syafii.
Syafii mengaku dibuat bimbang sejak beberapa waktu belakangan. Pasalnya, lanjut Syafii, pihaknya masih berupaya agar frasa kepentingan politik dan sejenisnya itu masuk dalam definisi terorisme. Di sisi lain, sejumlah elite partai politik juga terus berusaha membujuk agar setuju frasa itu tidak dimasukkan.
“(Partai-partai) bukan hanya bertahan pada definisi itu, malah mereka ditugasi melobi saya, tentu dalam ‘segala macam bentuk lobi lah’. Sampai seharian ini saya menjadi seperti orang galau karena menyadari posisi saya nanti sendirian (di rapat),” kata Syafii.
Syafii sebelumnya mengatakan pengesahan RUU terorisme masih terganjal soal definisi terorisme. Dia menyebut Densus 88 Antiteror adalah satu-satunya pihak yang belum bersepakat dan menolak frasa motif politik dan ideologi dalam definisi terorisme.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Setyo Wasisto juga mengatakan sempat ada perbedaan pandangan tentang frasa ideologi, politik, dan keamanan negara yang masuk dalam definisi terorisme.
Dia berharap perbedaan pandangan itu akan segera berakhir dalam rapat Panitia Khusus Revisi UU Antiterorisme yang akan digelar hari ini. (mb/cnn indonesia)
