Metrobatam, Jakarta – Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyebut bahwa delik korupsi pada Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi menimbulkan praktik dagang pasal.
Peneliti Mappi FH UI Adery Ardhan mengatakan bahwa potensi ini bisa muncul lantaran ada perbedaan antara ancaman pidana dan denda dalam RKUHP untuk delik korupsi dengan ancaman pada Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Perbedaan terdapat di ancaman hukuman yang ditawarkan keduanya. Secara hukum pasal-pasal itu ya berpotensi [memicu transaksi],” kata dia, di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (10/6).
Adery mencontohkannya dengan pasal 687 RKUHP yang menyebutkan bahwa seseorang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara diancam dengan penjara minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal Rp10 juta hingga Rp2 miliar.
Di sisi lain, pasal 2 UU Tipikor, yang berisi ketentuan sejenis, memberi ancaman pidana lebih besar, yakni penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.
Sementara, pasal 2, dan juga 3, UU Tipikor sering digunakan jaksa untuk menjerat terdakwa kasus korupsi.
Terlebih, RKUHP tak memberi petunjuk soal perundangan mana yang akan didahulukan untuk digunakan penegak hukum.
“Tapi RKUHP justru tak mengatur secara tegas aturan mana yang akan digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi,” tandas Adery.
Ancam Bungkam Pegiat Anti Korupsi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) belum sepenuhnya mendukung pemberantasan korupsi.
Alih-alih, draf yang sedang dibahas di parlemem justru dianggap berpotensi membungkam kebebasan berekspresi bagi para pegiat anti korupsi.
Laola Ester peneliti dari ICW menyebut isi draf RKUHP pada 28 Mei 2018, ada potensi bagi pegiat anti korupsi mengalami kriminalisasi saat melakukan kritikan terhadap para pemimpin atau lembaga yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
“RKUHP mengatur banyak pasal pidana yang justru berpotensi digunakan sebagai alat membungkam para pegiat anti korupsi,” kata Laola di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (10/6).
Delik yang dimaksud Lalola yakni delik-delik terkait penghinaan presiden dan wakil presiden yakni pasal 238 RKUHP. Selain itu, ada pasal 259 RKUHP terkait pernyataan permusuhan pada pemerintah. Pasal-pasal ini oleh Ester kemudian disebut ‘pasal zombie’.
“Ada beberapa pasal yang sudah mati, lalu dihidupkan lagi melalui RKUHP ini, pasal-pasal yang memang berpotensi ‘membungkam’,” katanya.
Bukan hanya itu, sejumlah pasal lainnya yakni pasal 380 RKUHP tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, pidana Contemp of Court di pasal 303 huruf C RKUHP juga berpeluang yang sama untuk mengkriminalisasi pengkritik para pemegang kekuasaan.
Pasal-pasal ini dikatakan Ester berpotensi mengancam kebebasan individu untuk menyuarakan pendapatannya di muka umum.
“Jangan sampai di tahun 2018 ini hal yang di masa lalu sudah dihapus, malah bisa terjadi lagi. Saat negara lain sibuk mengembangkan ilmu sains, kok Indonesia malah sibuk sama aturan penghina presiden,” katanya.
Lebih lanjut, Ester juga menyebut jika RKUHP ini berlanjut bukan tidak mungkin kebebasan pers juga akan dibungkam. Mengingat masih banyaknya pasal yang multi tafsir dalam draft terkahir yang keluar pada Mei lalu.
“Benar memang ada Undang-undang pers, namun pola kriminalisasi yang bergeser pada narasumber yang tidak dilindungi UU pers bisa jadi isu tersendiri,” katanya.
Dari beberapa pasal yang tercantum dalam draf RKUHP terbaru, dikatakan Ester, setidaknya ada beberapa pasal yang kemungkinan bisa menghambat pers untuk ikut memberantas korupsi.
Diantaranya, penyiaran berita bohong yang tercantum dalam pasal 284 RKUHP, penyiaran berita bohong untuk keuntungan di pasal 589 RKUHP, gangguan dan penyesatan proses peradilan atau contempt of court di pasal 302-303 RKUHP, pembocoran rahasia negara pada pasal 224-225 RKUHP.
“Pasal-pasal itu multitafsir, bisa saja langsung menyeret jurnalis di pidana,” katanya. (mb/cnn indonesia)
