Metrobatam, Jakarta – Petisi yang dibuat Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dengan judul ‘KPK Dalam Bahaya, Tarik Semua Aturan Korupsi dari RKUHP!’ sampai Selasa sore telah diteken oleh 53.214 orang.
Petisi dalam laman https://www.change.org/p/kpkdalambahaya itu kemudian disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai bentuk dukungan.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat sipil dalam penguatan pemberantasan korupsi. Salah satu dukungan ini dilakukan lewat penolakan terhadap draft RKUHP yang disinyalir bakal melemahkan upaya memberantas korupsi.
“Terima kasih dukungan yang begitu besar terhadap penguatan Tipikor ke depan. Penguatan antara lain disuarakan sebaiknya memang UU Tipikor tidak masuk dalam RKUHP,” kata Agus, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/6).
Agus mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian dari jauh-jauh hari mengenai bahaya pasal korupsi masuk ke RKUHP. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah dan DPR dalam melakukan kodifikasi dalam RKUHP berbanding terbalik dengan yang dilakukan negara lain.
“Lihat perkembangan di dunia internasional yang banyak negara melakukan kodifikasi belakangan malah arahnya sebaliknya, jadi uu khusus dimunculkan di luar KUHP,” tuturnya.
Petisi Tolak Pasal Korupsi Masuk RKUHP Diteken 53 Ribu OrangKetua KPK Agus Rahardjo. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Lihat juga: Korupsi Masuk RKUHP, Menkumham Jamin KPK Tetap Lex Specialis
Sementara itu, Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mendesak pemerintah dan DPR agar pasal korupsi dikeluarkan dari RKUHP.
Menurut Lalola, pemerintah maupun DPR melakukan lebih baik menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tertahan sejak 2012 lalu.
“Dibanding memasukkan delik korupsi ke KUHP, karena susah untuk revisi KUHP dibanding UU Tipikor,” kata dia.
Lalola mengatakan delik tindak pidana khusus seharusnya berada di luar KUHP. Ia menilai bila tindak pidana khusus berada di dalam KUHP akan menyulitkan penanganan perkara yang dilakukan lembaga seperti KPK, BNN, Komnas HAM, maupun BNPT.
“Agar delik tindak pidana khusus di luar KUHP karena akan menyulitkan penanganan perkara lembaga independen ini,” tuturnya.
Tak Ingin Lemahkan KPK
Presiden Joko Widodo menyatakan telah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berisi keberatan mereka soal revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KPK tetap tidak ingin kalau pasal tindak pidana korupsi dimasukkan ke dalam KUHP.
“Baru kemarin saya lihat, saya terima, baru dalam kajian kita. Nanti setelah selesai, saya sampaikan,” ujar Jokowi di Mabes TNI, Selasa (5/6).
Pasal tindak pidana korupsi sebelumnya direncanakan masuk kembali dalam revisi KUHP. KPK menolak UU Pemberantasan Korupsi masuk pidana pokok.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan penanganan korupsi lebih mendalam sudah diatur dalam UU KPK yang bersifat lex specialis atau memiliki aturan hukum khusus yang mengesampingkan aturan hukum umum.
Sehingga, lembaga antirasuah ini langsung mengirimkan surat kepada Jokowi dengan melampirkan sejumlah alasan supaya pemerintah mencabut pasal itu.
Menanggapi hal itu, Jokowi menyatakan sikap pemerintah masih sama yakni tidak akan melemahkan KPK. “Intinya kami tetap harus memperkuat KPK. Intinya ke sana,” kata mantan Wali Kota Solo ini.
Kendati demikian, ia enggan mengomentari lebih lanjut termasuk keputusan yang akan diambil sebab masih dalam tahap kajian yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
“Ini masih berjalan. Sehingga nanti kalau sudah selesai pasti masuk ke meja saya,” ucap Presiden.
KPK Diminta Memaksa
Sementara itu KPK diminta memberi masukan alternatif sebagai solusi terhadap kekhawatiran hilangnya kewenangan pemberantasan korupsi akibat masuknya pasal tersebut.
“Tidak hanya kami (KPK) minta dikeluarkan, tapi diberi alternatif kedua. Misal, kalau mau dimasukkan, kami minta di pasal peralihan atau pasal penutup untuk menjamin agar kewenangan kami (KPK) tidak hilang,” ujar Anggota Panja RKUHP Arsul Sani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (5/6).
Menurut Arsul pasal tindak pidana korupsi dalam RKUHP tidak akan mengurangi kewenangan KPK dalam memberantas korupsi. Sebab, panja kata dia, sudah merumuskan pasal peralihan tindak pidana khusus.
“Dalam hal ini KPK dalam tindak pidana korupsi, dalam tindak pidana narkotika BNN untuk melaksanakan tugas-tugas penegakan hukumnya seusai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU,” ujar Arsul.
Lebih lanjut, Arsul mengatakan karena RKUHP bersifat kodifikasi terbuka UU sektoral seperti UU Tipikor akan tetap berlaku.
Selain itu, Arsul menepis anggapan bahwa besaran hukuman dan denda di RKUHP bakal lebih ringan di RKUHP. Menurutnya saat ini RKUHP dirancang menata ulang kebijakan hukum pidana.
Sebab lanjut Arsul, selama ini terdapat salah kaprah dalam perumusan ancaman pidana sampai 20 tahun dalam UU. Padahal kata dia, pidana penjara maksimal itu 15 tahun namun dapat diperberat sepertiga menjadi 20 tahun.
“Tidak jelas apakah itu sudah ada pemberatan atau tidak, tapi langsung menetapkan ancaman pidana penjara sampai 20 tahun. Ini kan salah kaprah. Nah, RKUHP yang sekarang ini ingin meluruskan itu,” ujar Arsul.
Dengan demikian, kata Arsul, penataan ulang ancaman maksimal pidana penjara, berlaku untuk semua jenis tindak pidana. Tidak hanya tindak pidana korupsi.
“Ya terorisme, pelanggaran HAM berat, narkotika, itu ada penataan ulang. Tapi itu juga tidak berarti memperlemah semangat pemberantasan korupsi,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebut KPK keberatan dengan sejumlah poin pada RKUHP yang kini tengah di bahas. Salah satunya, poin terkait pengaturan tindakan pidana korupsi.
KPK meminta seluruh tindak pidana korupsi tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP. Lembaga tersebut saat ini bahkan sudah menyampaikan surat penolakan terhadap poin tersebut kepada Pesiden, Ketua Panja RKUHP DPR, dan Kemenkumham.
“Kami memandang, masih terdapat aturan yang beresiko melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi jika sejumlah pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi masih dipertahankan di RKUHP tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam konferensi pers, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/5). (mb/cnn indonesia)
