Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total menggeledah lima tempat terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang menjerat Wakil Ketua DPR Komisi VII DPR RI Eni Saragih hari ini, Minggu (15/7).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, selain rumah Dirut PLN Sofyan Basir, KPK juga menggeledah empat tempat lain milik dua tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-1.
“Saat ini sebagian penggeledahan masih berlangsung. Untuk sementara diamankan dokumen terkait dengan proyek pembangkit listri Riau-1, dokumen keuangan, dan barang bukti elektronik,” kata Febri lewat pesan singkat.
Selain menggeledah rumah Sofyan Basir, KPK juga menggeledah rumah Eni Saragih. Selain itu KPK juga menyambangi rumah, kantor, dan apartemen pengusaha Johannes Budisutrisno Kunco, tersangka yang diduga menyuap Eni.
“Kami harap semua pihak bersikap koperatif terhadap tim KPK yang sedang menjalankan tugasnya,” tegas Febri.
Eni Maulani Saragih terjerat kasus setelah diamankan KPK saat berada di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham di kawasan Widyachandra, Jakarta Selatan, Jumat (13/7).
Dia ditangkap bersama Bos Apac Group Johanes B Kotjo dan tujuh orang lainnya. Eni diduga menerima uang sebesar Rp500 juta terkait proyek pembangunan pembangkit listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Riau.
Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengaku hingga kini belum menerima informasi apapun dari KPK terkait status Sofyan. Kendati demikian, menurut dia, PLN akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dengan mengdepankan asas praduga tidak bersalah.
“Hingga kini, manajemen PLN belum menerima informasi apapun mengenai status Sofyan Basir dari KPK. Namun, kami berharap proses penggeledahan oleh KPK dilakukan sesuai koridor hukum yang belaku,” ujar Made dalam keterangan resmi, Minggu (15/7).
Kendati demikian, ia memastikan Sofyan akan bertindak sebagai warga negara yang taat hukum hingga adanya pembuktian di persidangan dan keluarnya putusan yang bersifat mengikat.
Adapun, ia menegaskan KPK dan direksi PLN selama ini memiliki hubungan dan kerja sama yang baik.
Sementara Wapres Jusuf Kalla (JK) ketika menanggapi kabar penggeledahan rumah Direktur Utama PLN Sofyan Basir oleh KPK, ia menyarankan agar publik jangan menilai terlalu jauh mengenai penggeledahan tersebut, karena masih dalam tahap penyelidikan.
“Ya tentu itu KPK berwewenangan, namun itu juga jangan terlalu orang langsung menilai. Karena di PLN itu ketat sebenarnya jadi saya yakin juga Pak Sofyan itu mempunyai pengalaman saat ini cukup baik, sangat baik. Sangat ketat dalam pemilihan kebijakan, kita tentu melihat itu. Sayangnya terlalu dibuka ke wartawan padahal itu masih dalam penyelidikan,” ujar JK. (mb/detik/cnn indonesia).
