Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo sebagai tersangka suap.
Eni diduga menerima uang dari Kotjo sebesar Rp4,8 miliar secara bertahap. Uang itu terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.
Pengungkapan kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Eni dan Kotjo kemarin, Jumat (13/7).
“KPK telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan kasus ini sejak Juni 2018 setelah mendapat informasi dari masyarakat hingga KPK melakukan tangkap tangan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumps pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (14/7).
Basaria mengatakan tim KPK mengidentifikasi penyerahan uang dari Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes Kotjo kepada Tahta Maharaya selaku keponakan Eni di Graha BIP, Jakarta.
Setelah itu, kata Basaria, tim KPK langsung mengamankan Tahta di parkiran basement Graha BIP sekitar pukul 14.27 WIB. Dari tangan TM diamankan uang sejumlah Rp500 juta dalam Peckham Rp100 ribu yang dimasukkan dalam amplop cokelat.
Basaria melanjutkan, tim kemudian menangkap Audrey di ruang kerjanya di lantai 8 Graha BIP sekitar pukul 14.30 WIB.
“Dari ruang yang bersangkutan tim mengamankan dokumen tanda terima penyerahan uang Rp500 juta yang diserahkan ARJ kepada TM,” ujar Basaria.
Menurut Basaria, setelah itu tim KPK menciduk Johannes Kotjo di ruang kerjanya di Graha BIP bersama staf dan sopirnya. Tak berselang lama, Tim KPK menangkap Eni di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham sekitar pukul 15.21 WIB.
Di tempat terpisah, kata Basaria, pihaknya menangkap seorang staf Eni di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 16.30 WIB.
Basaria menyebut pada Sabtu (14/7) dini hari tim KPK menciduk tiga orang lainnya, yakni suami Eni, M. Al-Khafidz dan dua staf Eni di rumahnya, di daerah Larangan, Tangerang.
“Seluruhnya dibawa ke kantor KPK,” kata Basaria.
Setelah dilakukan pemeriksaan, Eni dan Johanes Kotjo ditetapkan sebagai tersangka. Eni disangka sebagai penerima suap, sementara Johanes Kotjo sebagai pemberi suap.
Eni diduga menerima uang dari Kotjo secara bertahap sebanyak empat kali, yakni pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 sebesar Rp2 miliar, 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta dan terakhir pada 13 Juli 2018 sebesar Rp500 juta.
Aktivis ke Anggota Dewan Lalu Diciduk KPK
Eni merupakan salah satu dari sekian orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/7). Dia ditangkap karena diduga terlibat suap bersama pihak swasta.
KPK kemudian menetapkan Eni dan pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johanes B Kotjo sebagai tersangka dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik milik PT PLN di Riau.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya menduga Eni telah menerima uang dari Johanes Kotjo secara bertahap sebanyak empat kali dengan total mencapai Rp4,8 miliar.
Sebelum terjaring operasi senyap KPK, Eni punya karir politik yang cukup mentereng. Dia menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar untuk periode 2014-2019.
Di awal periode, dia bertugas di Komisi VII DPR sebelum dipindahkan ke Komisi II setahun kemudian. Fraksi Golkar lalu mengembalikan Eni ke Komisi VII yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup. Dia langsung menjabat Wakil Ketua Komisi VII.
Sebelum menjadi wakil rakyat, perempuan kelahiran 13 Mei 1970 ini dikenal sebagai aktivis. Sejumlah organisasi pernah diikuti. Mulai dari organisasi kepemudaan sampai kemasyarakatan.
Pada 2010-2015, ia menjabat sebagai Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM). Sebelumnya ia juga bergabung dengan Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
Eni diketahui juga pernah menjabat sebagai Bendahara Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 2002-2005 era kepemimpinan Idrus Marham.
Kemudian Eni memilih bergabung dengan Partai Golkar. Dia menjadi Anggota Departemen Kesejahteraan Rakyat Partai Golkar untuk periode 2009-2014.
Selanjutnya pada 2014 dia mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Timur X. Dia pun terpilih menjadi anggota dewan mewakili rakyat dapilnya yang meliputi Lamongan dan Gresik.
Istri Bupati Temanggung Terpilih
Eni merupakan istri Muhammad Al Khadziq, yang merupakan Bupati Temanggung terpilih. Al Khadziq berpasangan dengan Heri Ibnu Wibowo dalam Pilkada Temanggung 2018.
Al Khadziq, mantan wartawan Yogya Pos ini mengungguli dua pasangan calon lainnya dalam gelaran Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung.
Berdasar hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara KPU Kabupaten Temanggung, Rabu (4/7), Al Khadziq-Heri yang diusung Golkar, Gerindra, PPP, dan PAN itu memperoleh 258.734 suara.
Berbeda dengan suaminya yang baru saja terpilih sebagai bupati, kini karir Eni sebagai wakil rakyat terancam tamat usai jadi tersangka. Sebab selama ini orang-orang yang terjaring OTT KPK lalu menjalani persidangan divonis bebas majelsi hakim. (mb/cnn indonesia)
