Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johanes B Kotjo sebagai tersangka suap. Mereka berdua diduga bertransaksi terkait proyek pembangkit listrik milik PT PLN di Riau.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya menduga Eni telah menerima uang dari Johanes Kotjo secara bertahap sebanyak empat kali dengan total mencapai Rp4,8 miliar.
“Diduga penerimaan kali ini merupakan penerimaan yang keempat dari pengusaha JBK (Johanes B Kotjo) kepada EMS (Eni Maulani Saragih) dengan nilai total Rp4,8 miliar,” kata Basaria dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (14/7).
Basaria merinci penerimaan Eni yang sudah dilakukan, yakni pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 sebesar Rp2 miliar, 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta dan terakhir pada 13 Juli 2018 sebesar Rp500 juta.
“Diduga uang diberikan oleh JBK kepada EMS melalui staf dan keluarga,” ujarnya.
Basaria mengatakan uang yang diterima Eni itu disinyalir merupakan bagian komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diterima politikus Partai Golkar dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.
KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih terkait kasus dugaan korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.
Eni diduga menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara secara bersama-sama. Ia diduga menerima uang sebesar Rp500 juta sebagai bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek terkait kesekapatan kontrak kerja sama pembangunan PKTU Riau-1.
Selain Eni, KPK juga menetapkan Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited yang diduga sebagai pemberi hadiah.
Eni disangkakan melanggar pasal pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sementara Johannes disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atay huruf b atau pasal 13 UU UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.
Langsung Ditahan
Eni langsung ditahan penyidik KKPK, usai ditetapkan sebagai tersangka suap terkait kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.
Eni diduga menerima suap dari salah satu pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo, dengan total Rp4,8 miliar.
Politikus Partai Golkar itu keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan seragam tahanan berwarna oranye sekitar pukul 21.50 WIB.
Saat disinggung soal uang Rp4,8 miliar yang dirinya terima dari Kotjo, Eni mengklaim tak ada anggota Komisi VII lainnya yang ikut menerima.
“Enggak ada, enggak ada,” kata Eni sambil berjalan menuju mobil tahanan, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (14/7).
Eni yang mengenakan kerudung hitam dengan baju bergaris hitam putih itu terus mengelak saat ditanya soal penerimaan uang tersebut. Ia juga mengklaim tak ada pembahasan dengan pimpinan Komisi VII lainnya.
“Enggak ada, enggak ada,” ujarnya sembari menerobos kerumunan wartawan dan masuk ke dalam mobil tahanan.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Eni ditahan di Rumah Tahanan KPK untuk 20 hari pertama. Penahanan terhadap Eni dilakukan untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.
Eni ditetapkan sebagai tersangka bersama Kotjo. Ia diduga menerima uang secara bertahap dengan total mencapai Rp4,8 miliar. Uang itu diduga bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek PLTU Riau-1.
Uang tersebut diterima Eni dari Kotjo secara bertahap, yakni pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 sebesar Rp2 miliar, 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta dan terakhir pada 13 Juli 2018 sebesar Rp500 juta.
Pada penerimaan yang terakhir tersebut Eni dan Kotjo dicokok tim penindakan KPK.
Suami Eni Saragih
KPK turut mengamankan Bupati Temanggung terpilih M Al-Khadziq, yang juga suami Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Al-Khadziq diciduk bersama dua staf Eni di rumahnya, Larangan, Tangerang, Banten, dini hari tadi.
“MAK suami EMS dan dua staf EMS, ketiganya diamankan di rumah EMS di daerah Larangan, Tangerang,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.
Basaria mengatakan Al-Khadziq menjalani pemeriksaan sampai malam ini. Menurut Basaria, pihaknya ingin mengetahui dugaan suap yang diterima oleh sang istri dari salah satu pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes B Kotjo dengan total Rp4,8 miliar.
“Ini masih dalam pendalaman dan masih pemeriksaan,” ujarnya.
Basaria menyebut pihaknya belum menemukan indikasi uang suap yang diduga diterima Eni digunakan untuk kepentingan Al-Khadziq dalam pemilihan bupati (Pilbup) Temanggung 2018. Dalam Pilbup itu, Al-Khadziq terpilih bersama pasangannya Heri Ibnu Wibowo.
“Ini belum sampai ke sana, kami fokus untuk kasus pemberian suap kemarin,” kata dia. (mb/cnn indonesia)
