Meski Bernuansa Politik, Komnas HAM Janji Usut Kasus Kudatuli

Metrobatam, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengkaji kembali kasus penyerangan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada 27 Juli 1986 silam (Kudatuli) yang dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

“Prinsipnya gini, Komnas HAM lembaga terbuka, siapapun yang datang, (akan diterims) sama di Komnas HAM. Oleh karena itu kemarin yang datang pengurus pusat PDIP diwakili sekjennya datang tentu apa yang dia sampaikan akan kami pelajari, akan kami proses sesuai dengan standar disini,” kata Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (27/7).

Read More

Meskipun kasus ini lebih bernuansa politik, namun Amir mengatakan Komnas HAM akan mengkaji berdasarkan tugasnya. Yakni, menyelidiki perihal ada atau tidaknya pelanggaran HAM yang dilakukan atas peristiwa tersebut. Begitu juga dengan data-data yang disampaikan oleh Hasto ke Komnas HAM. Pihaknya, kata Amir, tidak akan memakai sudut pandang politik dalam melihat hal itu.

“Komnas HAM ini bukan lembaga politik. Kalau mas Hasto berpolitik, itu urusan dia, bukan urusan Komnas HAM. Tetapi siapapun yang datang, akan disikapi oleh Komnas HAM sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,” kata Amir.

Lebih jauh Amir menegaskan hal ini agar tidak terjadi salah paham lantaran Komnas HAM dianggap berpolitik bila menanggapi laporan Hasto. Ia kembali menegaskan, Komnas HAM akan menanggapi siapa pun yang datang mengadukan masalah terkait pelanggaran HAM.

“Siapapun yang datang ke Komnas HAM ini, kami anggap dia datang dengan niat baik tentang hak asasi manusia. Bahwa yang datang berpolitik, itu urusan dia sendiri. Itu tidak ada urusannya dengan Komnas HAM,” kata dia.

Sebelumnya, Hasto meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap tabir pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Ia menduga SBY memiliki informasi penting soal peristiwa Kudatuli itu.

“Kami mengharapkan pihak saat itu, termasuk bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dari pada terus bicara tentang koalisi partai, lebih baik juga berbicara tentang arah masa depan bangsa ini dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi karena beliau memegang informasi,” kata dia, saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).

Meski begitu, Hasto enggan menyebutkan informasi penting seperti apa yang dimiliki SBY terkait pelanggaran HAM di peristiwa tersebut.

Ia menyebut SBY, yang juga Presiden RI ke-6 itu, turut menjadi saksi terkait peristiwa kelabu tersebut karena saat itu masih aktif bertugas di militer.

“Karena kami tahu korbannya begitu banyak tapi ditutupi oleh rezim yang bersaksi dan yang menjadi saksi saat itu adalah bapak Susilo Bambang Yudhoyono,” tambahnya. (mb/cnn indonesia)

Related posts