Metrobatam, Jakarta – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudihardjo, divonis enam tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Anang juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsidair empat bulan kurungan.
“Mengadili, menyatakan, terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer,” kata Ketua Majelis Hakim, Franky Tambuwun saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (30/7).
Hal-hal yang memberatkan vonis terhadap Anang karena perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan korupsi. Sedangkan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, mengakui kesalahannya, dan bersedia membayarkan uang pengganti.
Diketahui putusan itu lebih rendah setahun dari tuntutan yang diajukan tim jaksa. Sebelumnya, tim Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Anang Sudihardjo dengan pidana tujuh tahun penjara. Selain itu, Anang dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudihardjo (Foto: Antara)
Hakim menyatakan, Anang telah terbukti bersalah turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Anang terbukti ikut bekerjasama dengan sejumlah konsorsium lainnya menyediakan komitmen fee untuk memenangkan PNRI dalam proyek e-KTP.
Perbuatan Anang dinyatakan hakim telah bertentangan hukum karena hasil korupsinya menguntungkan diri sendiri serta PT Quadra Solutions sebesar Rp79 miliar. Padahal, pelaksanaan tender proyek e-KTP dilakukan cara yang tidak sesuai.
“Dengan demikian, terdakwa tentu tidak berhak atas keuntungan tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, perbuatan Anang dinyatakan telah memperkaya orang lain yang di antaranya sejumlah pejabat Kemendagri, Irman, Sugiharto, Diah Anggraeni, serta anggota DPR Setya Novanto (Setnov).
Atas perbuatannya, Jaksa KPK menuntut Anang melangar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mb/okezone)
