Formappi: Menentang Putusan MK, Sama Saja OSO Melawan Rakyat!

Metrobatam, Jakarta – Perseteruan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) nampaknya akan terus berlanjut. Kemarahan OSO terpantik ketika MK mengeluarkan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tanggal 23 Juli 2018 yang melarang anggota DPD menjabat sebagai pengurus partai politik.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan MK yang dianggap mengembalikan marwah DPD kepada lembaga perwakilan daerah, bukan sebuah instansi yang diisi para kader partai politik. Menurut dia, apabila OSO melawan keputusan itu, maka sama saja dia mengabaikan aspirasi masyarakat yang berharap keberadaan DPD diisi dari perwakilan daerah, bukan anggota parpol.

Read More

Mestinya satu-satunya jalan harus melaksanakan putusan itu bukan malah memprotes apalagi memakinya. Itu juga melawan suara publik. Jadi kalau OSO melawan, ya melawan rakyat juga,” kata Lucius kepada Okezone, Kamis (2/8).

Lucius menegaskan, perkataan ‘goblok’ yang keluar dari mulut OSO amat tidak pantas, karena dia merupakan seoran pemimpin lembaga negara. Lalu, bila ia tetap bersikukuh tak ingin menjalankan keputusan itu maka ia melakukan kesalahan yang berlipat-lipat. Padahal, sudah jelas kalau putusan MK itu adalah final dan mengikat.

Jadi saya kira akan semakin konyol jika diberikan respons dengan memaki-maki putusan yang bagus itu,” ujarnya.

Meski begitu, ia dapat mengerti keputusan itu membuat amarah OSO karena merugikan Partai Hanura yang banyak kadernya mencari peruntungan dengan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD periode 2019-2024. Lucius mengingatkan kepada OSO agar sadar kalau setiap putusan pengadilan itu pasti menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak.

Mungkin secara pribadi itu merugikan OSO, tapi kan asas pengadilan pasti ada yang dirugikan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, OSO bersedia untuk saling bertemu dengan pimpinan MK, asalkan inisiatif melakukan pertemuan itu datang dari MK. “Ya boleh saja. Itu enggak ada masalah tapi inisiatif itu dari siapa, harus dari dia (MK) dong. Karena dia yang bikin salah bukan saya,” jelas OSO di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 1 Agustus 2018.

OSO mengatakan, dirinya bersedia meminta maaf kepada MK. Namun yang harus diingat menurut OSO, perbuatan melecehkan UU lebih berat ketimbang pernyataan yang dilontarkannya. OSO tetap bersikeras putusan MK tersebut sangat politis.

“Ya saya sih mau aja minta maaf, cuma minta maaf apa sih susahnya, tapi mana yang lebih berat, ‘goblok’ atau pelecehan undang-undang, itu saja. Kalau pelecehan undang-undang itu waduh berat, apalagi penyimpangan dari peraturan undang-undang,” ketus OSO. (mb/okezone)

Related posts