Metrobatam, Jakarta – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan ditahan jaksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Karen sedang mempertimbangkan opsi praperadilan.
“Kita lihat situasinya dulu dan dihitung plus minusnya (untuk mengajukan praperadilan),” ujar pengacara Karen, Susilo Ariwibowo, ketika dihubungi, Senin (24/9).
Menurut Susilo, pemanggilan Karen sebagai tersangka baru kali ini. Namun jaksa penyidik langsung memutuskan untuk menahannya.
“Untuk (pemanggilan sebagai) saksi sekitar 4 kali tapi untuk tersangka baru sekali. Saya berpendapat urgensinya nggak ada penahanan itu,” ucap Susilo.
Karen ditahan di rumah tahanan (rutan) Pondok Bambu untuk 20 hari ke depan. Dia ditahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan investasi pada Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009.
Investasi Pertamina dengan melakukan akuisisi berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di blok Basker Manta Gummy Australia ini diduga menyimpang. Pengusulan investasi pada 2009 ini diduga tidak sesuai dengan pedoman investasi.
Pengambilan keputusan investasi ini tanpa ada studi kelayakan (feasibility study) dan persetujuan dewan komisaris.
Karen Terlalu Berani
Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia ditahan karena menjadi tersangka kasus korupsi investasi Pertamina.
“Mungkin karena Bu Karen terlalu berani untuk melangkah investasi,” kata ahli hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Profesor Hibnu Nugroho, kepada detikcom, Selasa (25/9).
Kasus yang membelit Karen adalah seputar investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG), Australia. Kejagung menyatakan investasi Pertamina diduga menyimpang mulai dari tahapan pengusulannya. Pengusulan, disebut Kejagung, tidak sesuai pedoman investasi dalam pengambilan keputusan, yakni tidak melakukan kajian kelayakan dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris. Gara-gara investasi itu, negara rugi sebesar USD 31.492.851 dan AusD 26.808.244 atau setara dengan Rp 568.066.000.000,00.
Hibnu menilai pejabat negara memang harus berhati-hati dalam melangkah. Improvisasi dan inovasi dalam membuat kebijakan bisa berujung pidana karena melanggar aturan.
“Memang aturan menjadikan perusahaan tidak lincah, tidak ada inovasi. Tapi negara ini berpayung aturan,” kata Hibnu.
Aspek kerugian negara dalam suatu kasus dikatakan Hibnu sebagai unsur penting pidana korupsi. Namun tidak setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian negara bisa serta disimpulkan sebagai korupsi.
“Perbuatan tidak dikatakan korupsi bila kepentingan umum dilayani, negara tidak dirugikan, dan tidak ada keuntungan pribadi atau memperkaya orang lain,” tutur Hibnu.
Terlepas dari kasus Karen, Hibnu menuturkan terkadang korupsi dilakukan karena ketidaktahuan, maka bisa jadi yang menikmati hasil korupsi bukanlah pelaku langsung namun orang lain. (mb/detik)
