Metrobatam, Jakarta – Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/10). Billy merupakan tersangka suap terkait izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Billy mengenakan kemeja lengan panjang berwarna ungu garis putih dengan dibalut rompi tahanan warna oranye. Dia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.05 WIB.
Billy yang diapit dua pengawal tahanan KPK menolak berkomentar mengenai kasus yang menjeratnya kali ini. Dia hanya tersenyum sambil berusaha menerobos kerumunan awak media.
Billy tak menggubris pertanyaan awak media. Dia hanya merespons dengan mengulurkan tangan kiri, menandakan dirinya menolak memberikan tanggapan.
Billy terus berjalan menembus barisan wartawan yang menunggu di depan pintu lobi khusus tersangka. Adik Eddy Sindoro itu tak menjawab soal uang suap Rp7 miliar yang diberikan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya.
Pria yang pernah menjadi tersangka di KPK itu juga tak menjawab saat disinggung uang yang diserahkan kepada Neneng Hasanah apakah milik perusahaan Lippo Group. Dia terus bungkam sembari masuk ke mobil tahanan KPK.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa Billy ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. Billy ditahan untuk 20 hari pertama.
Billy ditetapkan sebagai tersangka bersama Neneng Hasanah, dan tujuh orang lainnya. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.
Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.
Billy diduga memberikan uang sebesar Rp7 miliar kepada Neneng Hasanah dan anak buahnya terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, unit usah Lippo Group. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan.
Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas. Lippo Group diduga menjanjikan pemberian fee pengurusan izin ini sebesar Rp13 miliar.
Anak Usaha Lippo Siap Bantu KPK
PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), selaku anak usaha Lippo Group mengatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. PT MSU adalah perusahaan yang mengerjakan Meikarta, salah satu proyek unggulan Lippo Group.
“Kami menghormati dan akan mendukung penuh proses hukum di KPK, serta akan bertindak kooperatif membantu kerja KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan suap tersebut,” kata kuasa hukum PT MSU, Denny Indrayana dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/10).
Denny, selaku advokat senior di kantor hukum INTEGRITY mengatakan PT MSU juga akan melakukan investigasi internal untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam kasus dugaan suap kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya itu.
“PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan objektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi,” ujarnya.
Denny menyatakan PT MSU tak mentolerir dan akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang melakukan penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan. Pemberian sanksi ini juga sesuai ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku.
“PT MSU adalah korporasi yang menjunjung tinggi prinsip good corporate governance dan antikorupsi,” ujarnya.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan tersangka, baik pihak pemberi maupun penerima suap. Mereka di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor.
Kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Mereka diduga sebagai penerima suap.
Sementara itu, pihak yang diduga pemberi suap antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, serta dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.
Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima suap dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan.
Sejauh ini pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng dan anak buahnya sejumlah Rp7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng melalui para kepala dinas. Lippo Group menjanjikan pemberian fee pengurusan izin ini sebesar Rp13 miliar. (mb/cnn indonesia)
