Metrobatam, Jakarta – Polri menegaskan penyelidikan hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet tetap dilanjutkan. Ancaman pidana bagi penyebar hoax yang membuat keonaran maksimal 10 tahun penjara.
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menerangkan tim penyelidik akan mengumpulkan keterangan dari sejumlah orang atas penyebaran hoax Ratna Sarumpaet dianiaya. Ratna sendiri sudah mengaku berbohong soal penganiayaan.
“Nah potongan-potongan gambar ini informasi, keterangan adalah barang bukti menjadi gambaran utuh. Nanti kita tahu si A peran apa, si B peran apa, si C peran apa. Tentang ancaman hukumannya kita bisa gunakan ancaman Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 tahun 1946, jabarannya kalau dia buat keonaran atau membuat kegaduhan dengan menyebarkan berita hoax ancamannya 10 tahun. Atau kita bisa gunakan juga dengan UU ITE kalau dia menyebarluaskan dengan teknologi,” ujar Setyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/10).
Pemanggilan para saksi menurut Setyo segera dikumpulkan termasuk meminta keterangan Ratna Sarumpaet.
Total ada 6 laporan yang masuk ke kepolisian terkait gaduh Ratna Sarumpaet. Lima laporan disebut Setyo terkait penyebaran dugaan berita bohong (hoax) penganiayaan Ratna Sarumpaet. Sedangkan satu laporan meminta pengungkapan kasus penganiayaan tersebut.
“Pertama yang diungkap kasus penganiayaannya gugur dengan keterangan Polda Jabar yang menyatakan di Jabar tanggal 21 (September) tidak ada kegiatan seminar internasional itu gugur. Ternyata RS memberikan statement dan mengakui bohong,” papar Setyo.
Ratna mengaku berbohong mengalami penganiayaan di Bandung. Ratna menyampaikan permintaan maafnya kepada semua pihak. Begini pernyataan lengkap Ratna.
Dalam jumpa pers di rumahnya, Rabu (3/10), Ratna menyatakan kebohongan berawal hanya untuk mencari alasan ke anak-anaknya. Sebenarnya, Ratna berkunjung ke rumah sakit untuk keperluan sedot lemak.
“Saya juga meminta maaf kepada semua pihak yang selama ini mungkin dengan suara keras saya kritik dan kali ini berbalik ke saya, kali ini saya pencipta hoaks terbaik ternyata, menghebohkan semua negeri,” ujar Ratna.
Tidak Cukup Hanya Minta Maaf
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyebut kasus kebohongan penganiayaan Ratna Sarumpaet tidak selesai hanya dengan meminta maaf. TKN meminta harus ada komitmen khusus agar tidak ada penyebaran hoax.
“Ini bagi kami tidak cukup selesai dengan sebuah permintaan maaf tetapi harus disertai dengan komitmen yang sungguh-sungguh agar seluruh jajaran tim kampanye, terutama tim kampanye Pak Prabowo-Sandiaga untuk tidak lagi mengeksploitir aspek-aspek kemanusiaan pada saat bangsa ini menghadapi bencana alam tersebut,” kata Wakil Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/10).
Sekjen PDI Perjuangan itu mengatakan hal ini sebagai pelajaran juga bagi TKN Jokowi-Ma’ruf. TKN Jokowi-Ma’ruf disebutnya sedang melakukan kajian untuk melakukan tindakan hukum terkait kebohongan itu.
“Laporan Bawaslu sudah kami siapkan karena ini bagian dari proses politik dan juga upaya menjaga secara hukum agar apa yang dikomitmenkan pasangan calon dan tim kampanye dapat dijalankan dengan sebaik baiknya,” kata Hasto.
Hasto menyebut secepatnya akan melapor ke Bawaslu. TKN berharap Bawaslu dapat menjadi hakim yang baik dalam kasus itu.
Hasto juga menyinggung masyarakat yang menanggapi kasus itu dengan amarah dan menyudutkan tanpa mengklarifikasi kebenarannya. Dia juga mengingatkan ucapan Presiden Joko Widodo saat mengambil nomor urut di KPU agar menghindari hoax.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Meutya Hafid merasa menjadi korban kebohongan itu. Menurutnya, seharusnya sebagai perempuan harus berjuang meningkatkan harkat dan martabat.
“Saya hadir mendampingi Mas Hasto sebagai salah satu politisi perempuan dan yang paling menyakitkan dari apa yang kita saksikan adalah bagaimana perempuan kembali menjadi korban dan kali ini dalam narasi kebohongan publik,” kata Meutya. (mb/cnn indonesia/detik)
