Metrobatam, Jakarta – Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengungkapkan akan mengerahkan massa dalam pemanggilan Amien Rais ke Polda Metro Jaya. Pemanggilan Amien sendiri dilakukan pada Rabu 10 Oktober dengan kapasitas sebagai saksi atas kasus penyebaran berita bohong yang dilakukan Ratna Sarumpaet.
Menanggapi hal itu, Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari meminta agar rencana pengerahan massa dari relawan PA 212 jelang pemeriksaan Amien Rais terkait kasus kebohongan Ratna Sarumpaet untuk tidak dipolitisir.
“Seharusnya penegakkan hukum tidak dipolitisir, biar berjalan tanpa tekanan (massa atau yang lainnya),” kata Eva kepada Okezone, Rabu (10/10).
Eva mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh Amien Rais merupakan bentuk tindakan dari pribadi sehingga tidak perlu untuk membawa orang lain dalam persoalan tersebut.
“Tindakan pribadi, mempertanggung jawabkannya juga secara pribadilah,” terangnya.
Ia menyarankan agar Amien lebih memfokuskan untuk menyiapkan pengacara dalam persoalan tersebut. Sebab pengerahan massa menurutnya dapat mengintvensi hukum.
“Lini masalah yang semua orang sudah tahu semua, proses hukum juga terbuka. Yang paling bagus adalah kirim lawyer terbaik untuk mendampingi, bukan massa yang cenderung atau potensial malah akan bikin gaduh. Ini berdasar logika psychology massa dan preseden sebelum-sebelumnya,” tambahnya.
Meski yakin bahwa masa dapat memberikan tekanan Eva meyakini kinerja kepolisian yang tidak akan terpengaru terhadap hal itu.
“Pengerahan massa itu bisa dipandang sebagai intervensi hukum, intimidasi. Walau saya percaya polisi tidak akan terpengaruh tapi bikin repot pengamanan, ongkos extra jadinya kan,” tukasnya.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai Persaudaraan Alumni (PA) 212 tidak perlu mengerahkan massa saat pemeriksaan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Rabu (10/10).
Pengerahan massa itu, kata Karding, dapat diartikan juga sebagai bentuk ketidakpercayaan pada kepolisian yang tengah mengusut kasus kebohongan aktivis Ratna Sarumpaet.
“Itu artinya tidak percaya polisi. Hukum kita ini independen, dan polisi kita sudah jauh dan sangat profesional, biarkan proses hukum bekerja,” kata Karding di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, (9/10).
Menurutnya, pengerahan massa atau pendukung justru memperlihatkan nuansa politis dan bisa mengintervensi penegak hukum yang sedang bekerja.
Padahal, kata dia, pemeriksaan Amien baru sebatas sebagai saksi kasus Ratna. Amien kata dia, juga belum tentu bersalah.
Namun, Karding meminta polisi bekerja dengan transparan dan profesional. Apalagi, kata dia, saat ini situasi tengah menghadapi tahun politik.
“Problemnya saat ini adalah kalau proses hukum terkait kami, polisi disebut profesional. Tapi kalau tidak terkait kami maka disebut polisi gampang diintervensi dan dikooptasi. Menurut saya itu bukan cara pikir yang baik bagi masyarakat,” katanya. (mb/okezone/cnn indonesia)
