Metrobatam, Jakarta – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap Rp Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Duit itu diterima Eni untuk membantu Kotjo mendapat proyek di PLN.
“Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan agar terdakwa membantu Johanes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1),” ucap jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).
Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China yaitu CHEC Ltd untuk menggarap proyek itu.
Kotjo kemudian meminta bantuan Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar untuk mendapat akses dengan PLN demi melancarkan bisnisnya. Kotjo dan Novanto memang sebelumnya disebutkan merupakan kawan lama. Novanto pun mempertemukan Kotjo dengan Eni sebagai anggota DPR yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup.
“Setya Novanto menyampaikan kepada terdakwa agar mengawal Johanes Budisutrisno Kotjo dalam proyek PLTU. Untuk itu Johanes Budisutrisno Kotjo nantinya menjanjikan hadiah berupa uang kepada terdakwa,” ucap jaksa.
Dalam perjalanannya, Novanto dijerat KPK sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Eni yang memang sebelumnya melaporkan perkembangan proyek PLTU pada Novanto beralih ke Idrus Marham selaku Plt Ketua Umum Partai Golkar.
Atas perbuatannya, Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Idrus Beri Arahan ke Eni Minta USD 2,5 Juta
Eni disebut jaksa KPK selalu melaporkan perkembangan ‘pengawalan’ yang dilakukannya terkait proyek PLTU Riau-1 kepada pimpinan Partai Golkar. Untuk apa?
Awalnya Eni mendapat perintah dari Setya Novanto untuk mengawal rekannya yang seorang pengusaha bernama Johanes Budisutrisno Kotjo dalam proyek PLTU Riau-1. Namun, saat Novanto dijerat KPK dalam kasus korupsi proyek e-KTP, Eni beralih ke Idrus Marham, yang menjabat Plt Ketua Umum Partai Golkar.
“Terdakwa selanjutnya melaporkan perkembangan proyek PLTU Riau-1 kepada Idrus Marham dengan tujuan agar nantinya terdakwa tetap diperhatikan Johanes Budisutrisno Kotjo,” ucap jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).
Setelah melaporkan perkembangan itu, Eni mendapat perintah dari Idrus. Jaksa menyebut dari Idrus-lah muncul perintah agar Eni meminta uang kepada Kotjo untuk kepentingan Golkar.
“Idrus Marham mengarahkan terdakwa untuk meminta uang sejumlah USD 2,5 juta kepada Johanes Budisutrisno Kotjo untuk keperluan Munaslub Partai Golkar,” ujar jaksa.
Eni pun mengirim pesan singkat via WhatsApp ke Kotjo berisi permintaan uang USD 3 juta dan SGD 400 ribu. Komunikasi via udara itu berlanjut dengan pertemuan langsung antara Eni, Idrus, dan Kotjo.
“Idrus Marham juga menyampaikan, ‘Tolong dibantu ya,’ selanjutnya permintaan terdakwa dan Idrus Marham tersebut disanggupi oleh Johanes Budisutrisno Kotjo,” kata jaksa.
Sebagai realisasinya, Kotjo meminta sekretaris pribadinya yang bernama Audrey Ratna Justianty mengirimkan uang kepada Eni secara bertahap. Pengiriman uang dilakukan sebanyak 2 kali, masing-masing sebesar Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 4 miliar. (mb/detik)
