Metrobatam, Jakarta – Wali Kota Batam Muhamad Rudi, yang merupakan politikus NasDem, dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilu setelah video dirinya mengkampanyekan caleg DPR dapil Kepulauan Riau, Nyat Kadir, beredar. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap Walkot Batam adalah pro-Jokowi dan tak heran lolos pidana pemilu.
“Ini sudah berulang kali ya, kalau kepala daerah yang berafiliasi dengan pemerintahan Jokowi (Presiden Joko Widodo), ya sampai sekarang kan aman-aman saja,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, saat dihubungi, Rabu (19/12).
Menurut Andre, kasus serupa sudah beberapa kali terjadi. Ia mencontohkan soal deklarasi kepala daerah di Riau dan Sumatera Barat mendukung Presiden Jokowi.
Selain itu, Andre menyinggung salam satu jari Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam annual meeting IMF-World Bank di Bali pada Oktober lalu.
“Bukan hanya Walkot Batam Rudi, tapi kepala daerah yang deklarasi dukung Pak Jokowi di Riau dan Sumatera Barat juga aman. Bahkan yang di Sumbar pakai baju dinas. Selamat saja. Luhut dan Sri Mulyani juga aman, padahal jelas ada rekamannya saat di Bali lalu itu,” tutur politikus Gerindra itu.
Ia pun berharap ada evaluasi terhadap Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Andre menilai kerap ada perbedaan pendapat antara Bawaslu dan Gakkumdu terhadap sebuah kasus dugaan tindak pidana pemilu.
Sebelumnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memutuskan Wali Kota Batam, Muhamad Rudi tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Hal itu terkait video Rudi mengkampanyekan calon anggota DPR dapil Kepulauan Riau, Nyat Kadir, beredar.
Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan, di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan, kasus dugaan pelanggaran kampanye di Pulau Jeri, Batam itu sudah diinvestigasi oleh Bawaslu Batam, kemudian dibahas dalam Sentra Gakkumdu.
“Jadi putusan penghentian terhadap penyelidikan kasus itu bukan putusan tunggal Bawaslu Batam, melainkan putusan bersama di Sentra Gakkumdu,” ujar Indrawan sebagaimana dilansir Antara, Kamis (19/12).
Indrawan mengaku belum mendalami berita acara putusan itu sehingga tidak mengetahui alasan mendasar sehingga kasus itu dihentikan.
“Kami sejak awal sudah mengingatkan kepada anggota Bawaslu Batam agar memperhatikan kasus itu, dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Indrawan tidak menampik penghentian kasus itu menimbulkan dampak negatif. Namun ia mengingatkan peserta pemilu harus menaati ketentuan yang berlaku.
“Jangan melakukan hal-hal yang melanggar aturan karena bisa saja jenis kasusnya berbeda sehingga berbeda pula penanganannya,” tegasnya.
Sejumlah politisi merasa kaget terhadap putusan tersebut. Bahkan ada politisi dari partai lain yang ingin melakukan hal yang sama jika tidak terjerat hukum.
“Kader partai kami juga ada yang menjabat sebagai kepala daerah. Bagaimana kalau kami melakukan hal yang sama, apakah perlakuannya berbeda? Kalau dari Nasdem boleh, kenapa kami tidak?” kata salah seorang politisi. (mb/detik)
