Metrobatam, Jakarta – Buni Yani mengaku akan kooperatif menjalani eksekusinya pada Jumat (1/2). Buni Yani akan mengikuti proses hukum yang sudah ditetapkan.
“Saya akan kooperatif. Seperti yang tadi dibilang, sebagai warga negara yang baik, insyaallah kita akan mengikutinya. Kita ini orang berpendidikan semua,” ujar Buni Yani di kantor pengacara Aldwin Rahadian, Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu (30/1).
Eksekusi Buni Yani diputuskan setelah penolakan kasasi yang diketuk pada 22 November 2018. Buni Yani menyebut kasusnya telah inkrah.
Dalam hal ini, dia juga meminta kejaksaan tidak tergesa-gesa melakukan penahanan sebelum ada fatwa yang jelas dari MA.
“Sebaiknya jaksa tetap mempertahankan nama baik kejaksaan sebagai lembaga yang beradab, berpegang pada prinsip-prinsip. Kalau di sini belum jelas, dia ngarang-ngarang sendiri melakukan eksekusi badan, itu juga nggak bisa. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak,” tuturnya.
Sama halnya dengan Buni Yani, pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, mengatakan putusan MA tidak jelas sehingga menjadi kontroversi. Dia berharap terdapat kejelasan soal putusan tersebut.
“Itu putusannya kontroversi, sehingga dieksekusi ini putusannya kabur gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Kejaksaan tidak grasak-grusuk (terburu-buru),” kata Aldwin.
“Nggak pernah dia (Buni Yani) mengelak, tidak mengikuti persidangan, tidak pernah. Kita melawan juga melalui jalur hukum. Menolak ini juga melalui banding, ikut kasasi. Jangan sampai upaya lain yang terlalu dipaksakan, apalagi soal begini kan soal kejelasan,” sambungnya.
Sebelumnya, Buni Yani meminta eksekusinya oleh Kejari Depok ditangguhkan. Buni Yani berencana mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan kasasi.
“Tadi ada dua keputusannya. Satu, MA menolak kasasi dari JPU maupun dari saya, dan kedua membayar (biaya) perkara. Kan sebetulnya bunyi dari putusan ini soal penahanan badan saya masuk penjara nggak ada. Nggak ada dasarnya (eksekusi). Sebab itu, kita mintakan fatwa ke MA lagi,” kata dia.
Sementara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku akan terus memberikan dukungan moral pada Buni Yani.
“Insyaallah kami dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi akan memberikan dukungan moral pada mas Buni Yani agar tetap tabah dan semangat menjalani hukumannya. BPN Prabowo-Sandio akan mendoakan dan memberikan dukungan,” ujar Juru bicara BPN Andre Rosiade saat dihubungi detikcom, Rabu (30/1).
Andre mengatakan Buni Yani telah berupaya untuk memperjuangkan haknya melalui kasasi. Namun, Andre mengatakan putusan yang diberikan Mahkamah Agung (MA) harus dihormati.
“Tentu kita harus menghormati bahwa mas Buni Yani sudah melakukan perjuangan semaksimal mungkin untuk memperjuangkan, tapi ternyata putusan berkata lain. Untuk itu kami menghormati keputusan kasasi dari MA, dimana Indonesia itu negara hukum kasasinya harus kita hormati,” tuturnya.
Jangan Cengeng
Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Aria Bima meminta terpidana kasus ujaran kebencian Buni Yani tidak mendramatisasi keadaan. Aria meminta Buni Yani untuk menjalani proses hukum seperti terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Ya sudahlah Buni Yani, wong akibatnya Buni Yani, Ahok juga sudah berani. Yang jantan saja, enggak usah terlalu cengeng,” kata Aria di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1).
Aria mengingatkan Buni Yani bahwa Ahok sudah menjalani proses hukum dan menjalani vonis dua tahun penjara tanpa berteriak soal kriminalisasi.
Dia juga meminta Buni Yani dan aktivis-aktivis yang berseberangan dengan Jokowi berhenti memainkan drama. Ia meminta tak usah lagi menuding seolah-olah rezim Jokowi melakukan kriminalisasi.
Aria menjamin pemerintahan Jokowi taat hukum. Jokowi dipastikan tak akan menggunakan kekuasaannya untuk menjebloskan atau menyelamatkan siapapun dari jerat hukum.
“Sekarang ini mana sih yang tidak transparan proses pengadilan? Proses penyidikan? Semua diikuti media. Kalau ada kesewenang-wenangan dari kekuasaan termasuk Pak Jokowi juga akan diadili media,” tegas Aria.
Sebelumnya, Buni Yani dikabarkan akan ditahan pada 1 Februari 2019 oleh Kejaksaan Negeri Depok. Buni divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung karena terbukti melanggar Pasal 32 ayat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ia divonis bersalah karena menyunting dan menyebarkan video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menyinggung Al-Maidah ayat 51.
Video itu pun menyeret Ahok ke proses hukum. Ahok divonis dua tahun penjara karena dianggap menodai agama. Ia telah bebas pada 24 Januari 2019. (mb/detik/cnn indonesia)
