Metrobatam, Jakarta – KPK resmi menetapkan Bupati Mesuji Khamami sebagai tersangka. Khamami pun menjadi menambah daftar panjang tersangka kepala daerah yang dijerat KPK.
“Hingga hari ini, total 107 kepala daerah telah diproses dalam kasus korupsi ataupun pencucian uang,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (24/1).
Basaria mengaku menyesalkan masih maraknya transaksi haram yang dilakukan para kepala daerah. Terlebih suap yang terjadi diduga terkait infrastruktur, yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Tentu sangat merugikan masyarakat secara langsung,” ucap Basaria.
Selain Khamami, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Taufik Hidayat sebagai adik Khamami, Wawan Suhendra sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Sibron Azis sebagai pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri, serta Kardinal selaku swasta.
Khamami diduga menerima Rp 1,28 miliar dari Sibron melalui sejumlah perantara. Uang itu diduga merupakan fee pembangunan proyek infrastruktur di Mesuji. KPK menduga uang itu bukanlah pemberian pertama. KPK telah mendeteksi pemberian sebelumnya sebesar Rp 200 juta dan Rp 100 juta.
Sementara itu KPK resmi menahan Bupati Mesuji Khamami, yang merupakan tersangka kasus dugaan proyek infrastruktur di wilayahnya. Dia ditahan selama 20 hari pertama.
Khamami keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/1/2019) sekitar pukul 01.30 WIB mengenakan rompi tahanan warna oranye.
Tangan Khamami terlihat diborgol. Dia hanya diam saat dibawa ke mobil tahanan.
“KHM (Khamami) ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.
KPK menduga Khamami menerima suap senilai total Rp 1,58 miliar sebagai fee proyek pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Suap itu diterima Khamami secara bertahap.
Selain itu, KPK menetapkan empat orang tersangka lainnya dalam kasus ini, yaitu Taufik Hidayat sebagai adik dari Khamami; Wawan Suhendra, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji; Sibron Azis sebagai pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri; serta Kardinal selaku swasta. (mb/detik)
