METROBATAM.COM|Lingga , – Menindaklanjuti Pemberitan media kami sebelumnya terkait pengoperasian Panglong /Dapur Arang , dibawah naungan Koprasi ” MANGROVE LESTARI LINGGA” yang berlokasi di wilayah kabupaten Lingga tepatnya di desa Kerandin, Kecamatan Lingga Timur diduga kuat tidak memiliki NIB Nomor Induk Berusaha.
(NIB ) Nomor Induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing dan (KPHL) yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung. Serta KPH Produksi (KPHP) yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
Mirisnya pada saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Lingga dengan tegas menjelaskan.
“Sampai hari ini perusahaan yang bapak maksud. Data perusahaan nya belum ada Izin di PTSP, sesuaikan papan plang tahun 2009. DPMPTSP belum terbentuk pak, setelah kami cek NIB nya pun belum ada.” Jelas Pria yang akrab disapa Tengku kepada wartawan. Pada Senin (21/02/2022) sekira pukul 14.52 WIB.
Dia juga menambahkan terkait izin. “Kalau izin sepemahaman saya itu kewenangan nya di provinsi.” Tambahnya lagi.
Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan memberikan wewenang kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) , untuk menguasai dan mengelola hutan negara, termasuk di dalamnya hutan mangrove.
Dalam kunjungan kerja di provinsi Kalimantan. Bapak presiden Joko Widodo menggalakkan untuk menanam mangrove seperti yang dilakukannya bersama sejumlah duta besar negara sahabat dan masyarakat di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa, 19 Oktober 2021 lalu.
(Hingga berita ini disiarkan, Ketua Koperasi “MANGROVE LESTARI LINGGA” H. Abdul Muthaliib,SH, pihak yang diduga bertanggung jawab atas pengorasin Panglong Dapur Arang, bungkam tak memberikan hak jawab nya ketika dikomfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp)
Menanggapi hal tersebut Ketua Ormas ( LAKI ) Laskar Anti Korupsi Kabupaten Lingga Azerah, angkat bicara dia berharap kepala desa bertanggungjawab penuh karena sudah melakukan pembiaran.
Kami tidak anti investasi, kami ingin investor masuk ke Kabupaten Lingga dengan sebanyak banyaknya, tapi kita juga tidak ingin investor itu berbuat semaunya tanpa mentaati aturan yang ada, seperti halnya yang terjadi di desa Kerandin, telah terjadi Pembabatan hutan mangrove yang masuk kawasan zona Hutan Konservasi. Namun yang disesali pihak terkait seakan tutup mata membungkam seribu bahasa.
“Diharapkan kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Lingga untuk sesegera mungkin menindak tegas kepada siapa saja pelaku usaha Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), tepatnya Panglong/ Dapur arang yang sudah merambah hutan mangrove /Bakau yang diduga tak memiliki izin. Tangkap pelaku nya.” Pungkas Azerah
“Jika ini dibiarkan maka hutan mangrove yang ada di Bunda Tanah Melayu terancam punah ,akibat ulah tangan orang – orang yang tidak bertanggung jawab dan dengan sengaja melawan hukum.” Tutupnya.
(Awalludin)
