METROBATAM.COM, GROBOGAN – Permasalahan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Grobogan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, Perhutani bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah I Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi lintas instansi pada Rabu, (21/5/2025).
Rapat yang diadakan di ruang rapat Kantor Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih tersebut, dihadiri oleh jajaran Perhutani dari KPH Purwodadi, Semarang, Randublatung, Gundih, Telawa, dan Blora, serta Kepal CDK Wilayah I dannya. Diskusi berjalan interaktif, membahas penyebab, dampak, serta langkah-langkah lintas sektor untuk mengatasi dan mencegah banjir ke depan.
Dalam rapat seluruh peserta menyetujui bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara kolaboratif. Beberapa penyebab banjir yang diidentifikasi antara lain kemampuan serapan air pada lintasan air mengalir termasuk kondisi sungai,tutupan lahan, intensifnya penggunaan lahan yang sesuai fungsinya, curah hujan yang besar, kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang perlu ditingkatkan dan perilaku masyarakat yang kurang mencintai lingkungan. Dampaknya saat curah hujan tinggi saluran lintasan air tidak dapat menampung , jebol atau meluap sehingga menyebabkan banjir di wilayah hilir.
Kepala CDK wilayah I Jawa Tengah, Susilo Margono, S.Hut., M.Ling, menyampaikan persoalan banjir tidak bisa ditangani oleh satu pihak. Menurutnya banjir harus ditangani secara kerja sama dengan lintas sektor.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kami mendorong kerja sama lintas sektor yang berbasis data agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat dan berdampak,” katanya.
Hal senada diungkapkan Administratur Perhutani KPH Purwodadi, Ir. Untoro Tri Kurniawan, S.Hut., MM. yang menyatakan bahwa Perhutani sangat mendukung langkah kolaboratif guna mengatasi tantangan banjir ini.
“Beberapa langkah itu diantaranya mengidentifikasi titik – titik lokasi yang perlu dinormalisasi , baik tutupan lahan, saluran air dan perbaikan tata kelola lahan yang baik serta mewujudkan kolaboratif penanganan sesuai tupoksi masing – masing instansi,” ujarnya.
Hasil pertemuan tersebut menyepakati perlunya koordinasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Grobogan, CDK, Perhutani, UPT Kementerian Kehutanan, aparat penegak hukum dan instansi yang terkait masalah pencegahan dan penanggulangan banjir.
Pemda diharapkan sebagai leading sektor agar segera membentuk tim teknis lintas sektoral yang mampu menyusun perencanaan, penguatan kelembagaan, berbagi peran, normalisasi aliran air, perbaikan lingkungan di wiilayah hulu, Kebijakan pemerintah serta solusi penyelesaian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Rapat koordinasi tersebut merupakan langkah awal dalam penanggulangan banjir serta upaya menjaga keberlanjutan hutan dan keseimbangan ekosistem di wilayah Grobogan dan sekitarnya.
(Red/Ay)
