Metrobatam.com, Lingga – Polemik tata kelola keuangan Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga kembali menjadi sorotan publik. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dilaporkan nihil atau tidak tersusun selama empat tahun berturut-turut, memunculkan pertanyaan serius terhadap sistem pengawasan internal pemerintah daerah, khususnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Informasi yang dihimpun dari narasumber layak dipercaya menyebutkan bahwa hingga batas akhir penyampaian LKPPD Tahun Anggaran 2025 pada 31 Maret 2026, dokumen tersebut belum tersusun sesuai ketentuan. Padahal, LKPPD merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Situasi ini kian mengemuka setelah terbitnya surat teguran kepada Kepala Desa Bakong terkait keterlambatan dan ketidaksesuaian administrasi pengelolaan APBDesa. Secara administratif, kepala desa memang bertindak sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun dalam struktur pengelolaan keuangan desa, Sekretaris Desa (Sekdes) memiliki peran strategis sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dalam kerangka tersebut, Sekdes sebagai koordinator PPKD bertanggung jawab dalam penyusunan administrasi keuangan, termasuk draf laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi APBDesa yang menjadi komponen utama dalam LKPPD.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa selama empat tahun terakhir draf LPJ realisasi APBDesa diduga tidak tersusun secara memadai, sehingga berdampak pada nihilnya LKPPD.
“Secara aturan, kepala desa memang penanggung jawab utama. Namun secara teknis dan administratif, Sekdes sebagai koordinator PPKD memegang peran sentral dalam penyusunan, verifikasi, dan pengarsipan dokumen keuangan desa. Jika draf LPJ tidak tersedia, tentu ada persoalan serius dalam koordinasi internal,” ujar sumber tersebut kepada wartawan, Rabu (04/03/2026).
Selain persoalan dokumen, sorotan juga tertuju pada tidak tersedianya papan baliho atau papan pengumuman realisasi APBDesa selama beberapa tahun terakhir. Padahal, publikasi realisasi anggaran merupakan kewajiban sebagai bagian dari prinsip keterbukaan informasi publik.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Surat Teguran Nomor: 04-BPD-BK.001/26 diketahui telah melayangkan peringatan kepada pemerintah desa. Dalam surat tersebut terdapat empat poin teguran, termasuk permintaan agar pemerintah desa segera menyediakan papan pengumuman realisasi APBDesa sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
BPD menyatakan telah berulang kali mengingatkan kewajiban tersebut, namun belum terealisasi hingga kini. Kondisi ini memunculkan dugaan kelalaian administratif bahkan indikasi pengabaian terhadap prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
Kondisi tersebut turut menempatkan Inspektorat Daerah selaku APIP di Kabupaten Lingga dalam sorotan. Masyarakat menilai integritas dan profesionalisme pengawasan internal pemerintah daerah saat ini tengah diuji.
“Kami berharap inspektorat bekerja objektif dan profesional. Penelusuran harus proporsional, tidak hanya berhenti pada penanggung jawab formal, tetapi juga menyentuh pejabat teknis yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan administrasi keuangan desa,” tegas seorang warga.
Secara regulatif, keterlambatan maupun ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif, mulai dari evaluasi kinerja, pembinaan khusus, hingga rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku.
Masyarakat menilai tata kelola pemerintahan desa menilai bahwa transparansi APBDesa bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat sebagai pemilik hak atas informasi publik. Ketidaktersediaan LKPPD selama empat tahun dinilai sebagai persoalan serius yang dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Awalludin.
