METROBATAM.COM, LINGGA – Penerbitan izin Terminal Khusus (Tersus) kepada CV Samudera Energi Prima (SEP) di Desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, menuai sorotan sejumlah pihak. Izin tersebut diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 30 Desember 2025 dan diduga tidak melalui seluruh prosedur serta ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber dan pemberitaan media lokal di Lingga, Kepala Desa Tanjung Irat, Yanto, menyatakan bahwa pemerintah desa tidak pernah menerima pemberitahuan maupun dilibatkan dalam proses penerbitan izin tersebut.
“Kami dari pemerintah desa tidak pernah diberitahu, apalagi dilibatkan dalam prosesnya,” ujar Yanto sebagaimana dikutip dari sejumlah pemberitaan lokal.
Secara administratif, izin Terminal Khusus memang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Namun dalam praktik dan ketentuan teknis di lapangan, terdapat sejumlah tahapan yang lazimnya melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa.
Salah satu tahapan penting adalah kesesuaian tata ruang. Lokasi Tersus harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) provinsi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah termasuk pemerintah desa dinilai memiliki peran strategis karena mengetahui perencanaan dan pemanfaatan ruang di wilayahnya.
Selain itu, aspek persetujuan lingkungan melalui dokumen AMDAL atau UKL-UPL juga menjadi syarat krusial. Dalam proses penyusunan AMDAL, wajib ada pelibatan masyarakat terdampak serta unsur pemerintah setempat. Biasanya pemerintah desa dimintai surat keterangan domisili lokasi, berita acara sosialisasi, serta rekomendasi atau pernyataan mengetahui kegiatan. Tanpa pelibatan masyarakat dan pemerintah desa, proses lingkungan berpotensi dianggap cacat secara prosedural.
Menurut sejumlah sumber, sesuai ketentuan yang berlaku, penerbitan izin Terminal Khusus semestinya memperhatikan tahapan administrasi dan lingkungan secara menyeluruh, termasuk dalam hal pembebasan atau penggunaan lahan. Keterlibatan desa dinilai penting guna memastikan tidak terjadi pelanggaran administrasi maupun potensi dampak sosial dan lingkungan di wilayah setempat.
Desa Tanjung Irat yang berada di Kecamatan Singkep Barat merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas pertambangan yang cukup aktif di Kabupaten Lingga. Seiring terbitnya izin Tersus tersebut, isu dugaan praktik mafia tambang di wilayah ini kembali mencuat di tengah masyarakat.
Sejumlah elemen masyarakat pun meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi dan verifikasi ulang atas izin yang telah diterbitkan. Mereka berharap seluruh proses dapat ditinjau kembali guna memastikan kesesuaian dengan regulasi, baik dari aspek administrasi, tata ruang, lingkungan hidup, maupun persetujuan para pihak terkait di daerah.
Dalam upaya memenuhi asas keberimbangan pemberitaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Dewan Pers dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media ini telah melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan. Humas PT Samudera Energi Prima yang dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Senin (02/03/2026) belum memberikan tanggapan terkait konfirmasi mengenai proses penerbitan izin Terminal Khusus tersebut hingga berita ini diturunkan.
Sementara itu, hingga kini belum terdapat pernyataan resmi dari Kementerian Perhubungan terkait polemik yang berkembang di tengah masyarakat Lingga. Publik berharap adanya klarifikasi terbuka dan transparan dari seluruh pihak guna menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan tata kelola perizinan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
(Awalludin)
