METROBATAM.COM, BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (8/7/2026).
Dokumen tersebut menjadi tahapan awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kota Batam sebelum ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah tahun depan.
Dalam paparannya, Amsakar mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Batam menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 berada pada kisaran 6,7 hingga 7,7 persen. Target tersebut didorong oleh optimisme terhadap kinerja sejumlah sektor unggulan, seperti industri manufaktur, konstruksi, perdagangan, serta meningkatnya aktivitas pariwisata yang turut menggerakkan sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
Menurutnya, penyusunan KUA-PPAS Tahun 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, kemampuan fiskal pemerintah, serta arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2025–2029.
“Rancangan KUA dan PPAS ini menjadi pedoman awal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Kami berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan Kota Batam,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, optimisme tersebut didasarkan pada capaian ekonomi Batam yang terus menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 6,76 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 5,88 persen.
Selain mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, Batam juga tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dengan kontribusi sebesar 56,5 persen. Capaian tersebut semakin mengukuhkan posisi Batam sebagai motor penggerak ekonomi di wilayah Kepulauan Riau.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing Batam sebagai kota investasi, industri, dan jasa,” katanya.
Pemerintah Kota Batam juga memproyeksikan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita pada 2027 sebagai salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan daya beli.
Di sisi lain, tingkat inflasi diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sejalan dengan target inflasi nasional.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan stabilitas harga. Oleh karena itu, pengendalian inflasi akan terus menjadi perhatian agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Dalam sektor keuangan daerah, Pemerintah Kota Batam merencanakan pendapatan daerah pada 2027 sebesar Rp4,548 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,833 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp1,714 triliun.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp4,648 triliun yang akan diarahkan untuk membiayai berbagai program prioritas pembangunan sekaligus mendukung pencapaian target-target RPJMD Kota Batam.
Amsakar menegaskan, penyusunan anggaran tetap mengacu pada ketentuan belanja wajib yang telah ditetapkan pemerintah. Alokasi anggaran pendidikan direncanakan mencapai 29,56 persen atau melampaui batas minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 37,51 persen. Persentase tersebut akan terus disempurnakan dalam proses pembahasan bersama DPRD agar dapat mendekati target minimal 40 persen.
Sementara itu, belanja pegawai dialokasikan sebesar 36,48 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut merupakan hasil dari upaya efisiensi belanja sekaligus meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah.
“Kami berkomitmen menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Amsakar.
Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan dibahas secara bersama antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam sebagai dasar penyusunan APBD 2027 yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Batam sebagai pusat investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. (**)
