Merasa Lahan Diserobot dan Diintimidasi, Warga Dompak Mengadu Gubernur

  • Whatsapp
banner 468x60

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Masyarakat Pulau Dompak merasa diintimidasi oleh kehadiran oknum-oknum berpakaian seragam loreng TNI yang berjaga di lokasi tanah bersengketa yang diklaim oleh PT Terkira Pratiwi Development (TPD) sebagai milik mereka. Mereka menyesalkan ulah oknum TNI itu membekingi pihak perusahaan untuk merebut tanah itu dari masyarakat Dompak.

Lantaran kasus sengketa lahan ini tak kunjung selesai, akhirnya ratusan warga Dompak mendatangi kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk mengadukan kasus pencaplokan tanah rakyat Dompak yang dilakukan oleh perusahaan dan diduga dibekingi oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Bacaan Lainnya

Dalam orasinya mereka meminta agar tanah mereka yang dicaplok tersebut untuk segera di kembalikan. “Kami menilai TNI bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk merebut tanah masyarakat Dompak,” ungkap seorang masyarakat Dompak saat berorasi di depan Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Senin (23/5)

Salah seorang pendemo, Hutahean mengatakan status lahan yang dikuasainya tidak bisa ditingkatkan dari alas hak menjadi sertifikat lantaran Badan Pertanahan Nasional menolaknya.

“BPN minta peningkatan status menjadi sertifikat harus mendapat izin dari PT TPD. Ini kan aneh,” katanya.

Hutahean memiliki surat tebas di atas lahan yang dikuasainya seluas setengah hektare. Surat tebas itu terbit pada 1980-an. “Kalau alas hak diterbitkan tahun 2014,” ujarnya.

Atas hal ini, warga yang sudah sekian lama menempati tanah tersebut mengatakan bahwa lahan yang mereka tempati adalah lahan tidur. Untuk itu, mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan surat sertifikat HGB tersebut

Lurah Dompak, Prihatmy Eko Diantoro yang berada di lokasi aksi unjuk rasa mengatakan sebelum aksi sudah menerima laporan dari warga tersebut. “Kami masih menelaah laporan warga tersebut,” katanya.

Berdasarkan laporan warga, PT TPD mendapat izin HGB sejak 21 tahun yang lalu. Lahan yang dikuasai seluas 1.309,16 hektare. Lahan tersebut tidak digarap sehingga menjadi lahan tidur.

Namun saat ditanya apakah lahan tersebut dikuasai warga setelah PT TPD menguasainya atau sebaliknya, dia menolak  mengomentarinya, lantaran masih dibahas pemerintah. “Saya akan komentar setelah proses penelaahan,” katanya. (Budi Arifin)

  • Whatsapp

Pos terkait