Hakim MK Patrialis Akbar Kena OTT KPK, Mahfud MD: Innalillahi

Metrobatam, Palembang – Kabar operasi tangkap tangan (OTT) hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar menjadi kabar tidak mengenakkan bagi hakim Mahfud MD.

Mantan Ketua MK ini terkejut saat ditanya OTT tersebut. Mahfud yang hadir dalam kuliah tamu di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang mengaku, belum mengetahui kabar itu.

Read More

“Innalillahi, kapan kejadiannya,” kata Mahfud di Palembang, Kamis (26/1). Namun Mahfud masih enggan mengomentari hal yang belum diketahuinya itu. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pihaknya telah melakukan OTT terhadap pejabat dari lembaga penegak hukum.

Di tempat terpisah Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku sangat prihatin atas peristiwa yang menyeret salah satu petinggi MK sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia tersebut.

“Sebagai mitra, kami di Komisi III DPR RI tentu saja kaget luar biasa dan prihatin jika OTT itu terkait keputusan MK,” ucap Bamsoet di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/1).

Ia mengungkapkan, dengan adanya kasus tersebut membuat kepercayaan masyarakat luntur terhadap lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dia juga meminta Ketua MK dapat mengambil pelajaran dari kasus tersebut dengan cara melakukan evaluasi menyeluruh di internal MK.

“Kami yakin tidak ada seorang pun di Republik ini yang rela MK hancur dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Kami minta ketua MK segera melakukan konsolidasi dan pembersihan ke dalam secara tegas dan terukur, serta secapatnya memberikan penjelasan ke masyarakat luas,” pungkasnya.

Rapor Merah Patrialis Akbar
Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi dari unsur pemerintah oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2013 lalu sempat memantik kontroversi. Waktu itu, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi meminta Presiden SBY membatalkan pencalonan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi.

Pencalonan Patrialis dinilai cacat hukum tidak transparan dan partisipatif. Pencalonan Patrialis juga dinilai melanggar pasal 19 Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. “Waktu itu kami persoalkan karena proses seleksi yang tidak transparan dan akuntabel. Dari pemerintah tidak ada pengumuman rekrutmen calon hakim konstitusi, tiba-tiba ada penunjukkan (Patrialis),” kata peneliti Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho ketika diminta konfirmasi lagi, Kamis (26/1).

Latar belakang Patrialias yang bekas politikus Partai Amanat Nasional juga dipersoalkan. Dengan masuknya Patrialis, maka komposisi hakim MK berubah menjadi tidak seimbang, yakni: 4 orang berlatar belakang partai politik, 3 orang berlatar belakang hakim pengadilan, dan 2 orang berlatar belakang akademisi/birokrasi. Komposisi yang tidak ideal tersebut
dikhawatirkan akan mengganggu independensi MK karena dominasi kepentingan politik.

Koalisi Masyarakat Sipil waktu itu juga menyinggung status Patrialis yang belum lama dicopot oleh Presiden SBY dari posisi Menteri Hukum dan HAM. Pencopotan tersebut dinilai karena Patrialis mendapatkan ‘rapor merah’ saat memimpin Kementerian Hukum dan HAM.

Salah satu rapor merah itu adalah terungkapnya skandal sel mewah milik Artalyta Suryani di Rumah Tahanan Pondok Bambu di Jakarta Timur. Sehingga menjadi pertanyaan ketika pejabat yang mendapat rapor merah kemudian diusulkan sebagai hakim konstitusi.

Kala itu, Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan sejumlah organisasi kemasyarakatan tersebut memberikan dua rekomendasi. Pertama pembatalan penunjukan Patrialis Akbar sebagai calon hakim konstitusi dari unsur pemerintah. Dan kedua, koalisi meminta pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi dan menjalankan proses seleksi secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pada Selasa, 13 Agustus 2013, Patrialis tetap dilantik menjadi Hakim Konstitusi. Kurang lebih tiga tahun menjabat Hakim Konstitusi, Patrialis tersandung kasus hukum. Rabu malam dia terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.(mb/detik)

Related posts