Saat Ditangkap KPK, Patrialis Akbar Bersama Seorang Wanita

Metrobatam, Jakarta – Hakim konstitusi Patrialis Akbar ditangkap penyidik KPK di Mal Grand Indonesia bersama seorang wanita misterius. Patrialis diduga menerima suap terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Patrialis yang sedang berbelanja itu ditangkap KPK pada Rabu 25 Januari 2017 malam. “Lalu sekitar pukul 21.30 WIB, tim bergerak mengamankan PAK (Patrialis Akbar) pada saat jam tersebut di sebuah pusat perbelanjaan di Grand Indonesia bersama ada beberapa, ada seorang wanita,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Read More

Patrialis, wanita misterius dan keluarganya itu kemudian diamankan KPK. Namun, identitas maupun profesi wanita yang tengah bersama Patrialis belum terungkap. Status wanita itu masih sebagai saksi. Penyidik KPK juga memastikan tidak ada gratifikasi seks dalam kasus Patrialis.

KPK mengamankan uang USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari tangan Patrialis. Suap yang diterima Patrialis sudah ketiga kalinya. Selain itu, KPK menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014.

Dalam kasus itu, Patrialis dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hakim MK Lainnya Terlibat?

Nama lembaga pengawal konstitusi pun tercoreng akibat tindakan korupsi sang menteri hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diduga menerima suap dari bos perusahaan di bidang impor daging yakni Basuki Hariman (BHR). Lalu muncul pertanyaan, apakah hakim MK lainnya terlibat?

Menjawab pertanyaan itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan dalam perkara ini masih fokus pendalaman terhadap empat tersangka. Mereka yang dimaksud adalah Patrialis Akbar sebagai penerima suap, Kamaludin sebagai perantara, dan dua pihak swasta yaitu Basuki Hariman beserta sekretarisnya NG Fenny.

“Sejauh ini kami masih fokus pada penyidikan terhadap empat tersangka ini,” kata Febri saat dikonfirmasi Okezone di Jakarta, Jumat (27/1).

Ia mengungkapkan, dari sembilan hakim konstitusi, indikasi penerimaan hadiah atau janji yang ditemukan sampai saat ini adalah masih hanya kepada Patrialis Akbar. “Sejauh ini masih satu hakim dengan inisial PAK (Patrialis Akbar),” imbuhnya.

Namun, Febri menyatakan tidak menutup kemungkinan kasus ini akan terus didalami sampai menemukan titik terangnya. “Tim tentu akan terus mendalami perkara ini,” tutur Febri.

Untuk Patrialis dan Kamaludin disangkakan melanggar Pasal 12c atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 ‎Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seperti diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun kepada Basuki dan Fenny yang diduga sebagai pihak pemberi suap, KPK menjerat dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (mb/detik)

Related posts