Tersandung UU Ternak, MK Kirim Surat Pemberhentian Patrialis ke Presiden

Mahkamah Konstitusi MK menggelar pemilihan Ketua MK untuk menggantikan Hamdan Zoelva yang habis masa jabatannya. Arief Hidayat terpilih sebagai ketua MK secara musyarawah mufakat menggantikan Hamdan Zoelva yang masa tugasnya berakhir 7 Januari 2015. Arief

Metrobatam, Jakarta – Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) segera mengajukan pemberhentian hakim konstitusi Patrialis Akbar yang ditangkap KPK. Usulan pemberhentian itu akan segera dikirim ke Presiden Jokowi.

“Seiring itu, MK akan mengajukan pemberhentian sementara kepada presiden,” ujar Arief saat jumpa pers di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (26/1).

Read More

Arief mengatakan, usulan pemberhentian itu dikirim ke presiden sembari menunggu majelis kehormatan konstitusi (MKK) sedang mengambil keputusan terhadap Patrialis.

“MK segera mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden,” ucapnya.

MK juga membuka akses seluas-luasnya kepada KPK untuk mengambil keterangan. “Jika diperlukan, MK persilakan KPK untuk mengambil keterangan hakim MK tanpa persetujuan Presiden termasuk seluruh jajaran MK,” sambungnya.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo berharap kasus OTT tersebut tidak berkaitan dengan jual beli keputusan di MK karena akan merusak kredilitas MK sebagai lembaga tinggi negara.

“Itu dapat meruntuhkan kredibilitas MK yang baru saja proses pemulihan sebagai lembaga tinggi negara,” ujar Bambang.

Kepercayaan publik kepada MK pernah runtuh dengan terungkapnya perkara suap terhadap beberapa sengketa pilkada yang melibatkan bekas ketua MK Akil Mochtar. Akil kini menjadi terpidana dengan hukuman seumur hidup.(mb/detik)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyebut, ada 11 orang yang diamankan lembaganya dalam operasi tangkap tangan (OTT), termasuk Hakim Konstitusi. Penangkapan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Terdapat indikasi pemberian hadiah atau janji terkait pengujian undang-undang yang diajukan pihak tertentu ke MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Basaria kepada wartawan di Jakarta.

Basaria menolak menjelaskan lebih lanjut uji materi UU Ternak tersebut. Menurutnya, pemeriksaan intensif terhadap 11 orang yang ditangkap sedang dilakukan secara intensif.

Pernyataan Basaria menguatkan ucapan Ketua KPK Agus Rahardjo yang membenarkan OTT terhadap hakim MK, diduga Patrialis Akbar. Penangkapan dilakukan di Jakarta.(mb/detik)

Related posts