Terkait Dana Aksi 411 dan 212, Bareskrim Polri Kembali Periksa Bachtiar Nasir

Metrobatam, Jakarta – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF- MUI) akan kembali memenuhi pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Polri dalam perkara dugaan pencucian uang pada Yayasan Keadilan untuk Semua. Bachtiar diperiksa sebagai saksi.

“Jadi (pemeriksaan lanjutan), insya Allah pukul 10.00 kita datang,” kata kuasa hukum Bachtiar, Kapitra Ampera kepada Okezone, Kamis (16/2).

Read More

Sebelumnya, jadwal pemeriksaan lanjutan ini dilakukan Senin 13 Februari 2017. Namun, saat itu, menurut Kapitra sudah ada kesepakatan dengan Mabes Polri bahwa pemeriksaan dilanjutkan hari ini.

Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menjelaskan kesepakatan tersebut. Menurutnya dalam pemeriksaan tentunya saja ada ketidaksiapan dari saksi yang dipanggil. Bachtiar sendiri sempat diperiksa pada Jumat 10 Februari 2017.

‪”Kadang muncul tidak membawa dokumen. Karena dalam panggilan itu dimintakan, sertakan, membawa dokumen. Kemudian pada proses BAP, proses tanya jawab yang akan dituangkan di BAP, itu ditanyakan, apakah saudara sehat? Kalau dijawab saya tidak sehat, tidak akan dilanjutkan pemeriksaan itu,” ulasnya.

“Atau kemudian dinyatakan dan dijawab ‘Pak saya cuma kemampuan dua jam ke depan, setelah itu saya izin istirahat’, itu akan diakomodir oleh penyidik, oleh pemeriksa,” sambungnya.

Martinus mengatakan, pemeriksaan lanjutan ini karena masih ada keterangan dari saksi yang perlu ditambahkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP)

“Itu wajar. Hal biasa dilakukan penyidik terhadap terperiksa. Jadi kita siap saja (melakukan pemeriksaan),” tuturnya.

Sekadar informasi, rekening Yayasan Keadilan untuk Semua dipinjam GNPF MUI untuk menghimpun dana aksi 411 dan 212.

Sementara Abdullah Alkatiri, selaku Kuasa Hukum Ketua Yayasan Keadilan untuk Semua Adnin Armas mengaku heran dana aksi 411 dan 212 yang dihimpun melalui peminjaman rekening yayasan diusut sebagai perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundering.

“Yang namanya money laundering itu artinya ada pencucian uang kotor. Sementara ini uang bersih. Kalau uang bersih apanya yang mau dicuci,” katanya usai pemeriksaan kliennya sebagai saksi di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/2).

Pihaknya menjelaskan, TPPU biasanya adalah uang kotor dari hasil seperti korupsi, kejahatan narkoba, dan kejahatan lainnya. Sementara uang yang dihimpun Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan meminjam rekening yayasan adalah sumbangan dari umat untuk aksi 411 dan 212.

“Itu uang bukan dari kami (yayasan). Yayasan ini kan hanya wadahnya, meminjam rekeningnya sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pak Adnin (Ketua Yayasan) atau yayasan,” tukasnya.

Adnin Armas kemarin diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri dengan kapasitas sebagai saksi.(mb/okezone)

Related posts