ICW Pernah Ingatkan Gamawan Fauzi soal Pontensi Korupsi Proyek E-KTP

Metrobatam, Jakarta – Indonesian Corruption Watch (ICW) ternyata sudah pernah mengingatkan Gamawan Fauzi saat menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), soal potensi korupsi di proyek pengadaan e-KTP pada tahun 2011.

Peneliti Investigasi ICW, Tama S. Langkun mengungkapkan, ada tiga pelanggaran dalam proyek e-KTP tersebut yang berpotensi korupsi, yakni post-bidding, tanda tangan kontrak pada masa sanggah banding, dan persaingan usaha tidak sehat.

Read More

‎”Nah, Yang jadi masalah lainnya Pak Gamawan ini tanda tangan kontrak saat sanggah banding, ini tidak boleh,” ujar Tama dalam diskusi Polemik Sindotrijaya, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3).

Menurut Tama, indikasi pelanggaran pada proyek e-KTP sudah terlihat jelas sewaktu proses perencanaan. Dalam hal ini, Kemendagri merencanakan proyek ini dapat diselesaikan hanya dalam waktu dua tahun.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan hal serupa yang dilakukan di Belgia, pelaksanaan proyek e-KTP tidak cukup rampung hanya dalam waktu lima tahun. Atas hal itulah kemudian ICW mengingatkan potensi pelanggaran di proyek ini.

‎”Sudah kita ingatkan, tapi dulu jawabannya kalau bisa selesai kan hebat dong. kita ingatkan lagi, tapi kalau namanya Pak Gamawan disebut (di dakwaan) ya sudah kita ingatkan,” tukasnya.

Diketahui sebelumnya, nama Gamawan Fauzi masuk ‎dalam dakwaan dua terdakwa perkara korupsi e-KTP. Dia disebut turut menikmati hasil korupsi e-KTP sebesar USD4,5 Juta dan Rp50 juta.

Hal itu terungkap saat Jaksa Penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan Irman dan Sugiharto di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, pada Kamis 9 Maret 2017.‎(mb/okezone)

Related posts