Polisi Pastikan Penetapan Tersangka Habib Rizieq Tak Direkayasa

Metrobatam, Jakarta – Penetapan imam besar FPI Habib Rizieq Syihab sebagai tersangka kasus dugaan pornografi di situs ‘baladacintarizieq’ menuai reaksi keras dari pendukungnya. Sementara mereka menyebut adanya executive order atau rekayasa, Polda Metro menyatakan penetapan Rizieq sebagai tersangka sudah memenuhi alat bukti yang cukup.

“Alat bukti sudah cukup, ada keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (29/5).

Bacaan Lainnya

Alat bukti yang dimaksud di antaranya keterangan saksi, ahli, beberapa bukti chat (percakapan), ponsel, dan sebagainya. Penetapan ini keluar setelah Polda Metro Jaya mengadakan gelar perkara kemarin siang (29/5). Dalam kasus ini sebagai pihak penyuruh, Rizieq dianggap telah menyuruh Firza Husein membuat konten pornografi.

Atas dasar tersebut Rizieq dikenakan Pasal 9 juncto Pasal 35 UU RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi yang isinya menyuruh atau menjadikan orang lain sebagai objek model yang mengandung muatan pornografi. Selain itu, ia juga dipersangkakan dengan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 28 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pengacara Rizieq, Kapitra Ampera, pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Rizieq yang kini diketahui masih berada di Arab. Secara tegas ia menyebut akan menempuh praperadilan. Tak tanggung-tanggung, ia juga mengklaim sudah ada 726 pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum yang siap membela Rizieq. Bahkan tokoh nasional juga digandeng.

“Semua sudah kita koordinasikan dengan tokoh-tokoh nasionalis pun juga sudah kita rapatkan kita lagi ambil besok surat penetapan tersangka ketika surat penetapan tersangka dapat langsung kita siapkan gugatan langsung kita praperadilan begitu,” ujar Kapitra, dalam kesempatan berbeda, di Masjid Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/5).

Kapitra juga menyebutkan ada dugaan executive order dalam penetapan tersangka Rizieq. Dia pun menyebut sejumlah kejanggalan terkait hal itu, di antaranya Rizieq yang seolah-olah ditargetkan menjadi tersangka. Walau begitu ia tidak menyebutkan secara rinci mengenai siapa yang menggerakkan kepolisian dalam menetapkan Rizieq sebagai tersangka. Pihaknya akan mengumumkan secara pasti setelah ada investigasi lebih lanjut.

MUI Sarankan Rizieq Ikuti Proses Hukum

Ketum MUI KH Maruf Amin menyarankan agar Habib Rizieq mengikuti proses hukum. “Ya kalau saya sih kalau dia bisa ikuti proses hukum lebih bagus. Tapi saya tak tahu kenapa seperti itu,” kata Maruf di Istana Bogor, Jl Ir H Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5).

Maruf sendiri bukan dalam posisi menilai siapa yang salah dan yang benar. Dia mengaku tak tahu detail kasusnya. “Untuk itu saya sulit berikan komentar,” kata Maruf.

Dia juga meminta agar pendukung Habib Rizieq menjaga suasana agar tetap tenang. Dia berharap tidak ada lagi demo.

“Umat itu kan imbauannya tentu supaya tidak menimbulkan masalah gitu loh, memang ini soal proses yang penting transparan supaya tak disalahpahami umat,” kata Maruf.

Sementara Kapitra Ampera mengaku akan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka kliennya, Habib Rizieq Syihab, terkait kasus dugaan pornografi di situs ‘baladacintarizieq’. Kapitra menilai penetapan tersangka terhadap imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu janggal.

“Akan melakukan perlawanan hukum dan politik perlawanan hukum itu adalah bahwa kita pasti akan melakukan praperadilan,” ungkap Kapitra di Masjid Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/5).

Kapitra menuturkan perlawanan hukum ini dilakukan sebab Rizieq seolah-olah menjadi target untuk ditetapkan tersangka. Pasal yang dikenakan pun disebutnya tidak jelas.

“Indikasinya adalah bahwa Habib Rizieq harus menjadi target untuk dijadikan tersangka lalu ditahan,” tuturnya.

Dia juga menjelaskan konten yang dituduhkan kepada Rizieq masih debatable sehingga seharusnya orang yang menyebarkan konten tersebut yang harus diproses hukum, bukan Habib Rizieq.

“Bahwa konten yang menjadi permasalahan itu masih debatable dan orang yang menyebarkannya sampai hari ini tidak pernah diselidiki tidak pernah ditangkap,” jelasnya.

Selain itu, langkah hukum lainnya yang akan diambil oleh Kapitra dan tim kuasa hukum, yaitu akan melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun dia tidak menyebutkan secara detail pasal apa yang akan diajukan dalam judicial review itu.

“Kita akan ajukan praperadilan dan kita juga ajukan judicial review, uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” imbuhnya.

Kapitra mengaku akan terus berkomunikasi dengan Rizieq terkait langkah hukum yang akan diambil kedepannya. Pada pokoknya, Rizieq berpesan agar pihaknya melakukan perlawanan hukum secara konstitusional.

“Saya 2 menit yang lalu masih komunikasi dengan Habib Rizieq via chat pokoknya perang hukum dimulai. Kita mulai ini perang dengan hukum kita menggunakan instrumen hukum perang secara konstitusional. Kita uji undang-undangnya kita uji penetapan tersangkanya,” tuturnya.(mb/detik)

Pos terkait