Metrobatam, Jakarta – Wakapolri Komjen Syafruddin mengaku instansinya siap menjadi mediator antara KPK dan DPR. Syafruddin mengatakan komunikasi antar dua lembaga tersebut perlu agar tidak terjadi kegaduhan politik.
“Supaya tidak terjadi kegaduhan politik. Panitia angket dan DPR itu adalah lembaga politik, di satu sisi KPK itu adalah lembaga independen di bidang penegakan hukum di bidang korupsi,” kata Syafruddin saat memantau jalannya pameran Indo Security 2017 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).
“Jadi ada dua sisi dua kutub yang perlu dikomunikasikan dengan baik supaya tidak terjadi kegaduhan politik dan Polri siap dengan itu,” sambung dia.
Disinggung terkait kunjungan Panitia Khusus Hak Angket KPK ke Mabes Polri pukul 12.00 siang nanti, Syafruddin menjelaskan kedatangan Pansus Hak Angket KPK hanya sekadar halalbihalal untuk menjaga komunikasi antar Polri dan DPR
“Oh halalbihalal, itu silaturahim. Kemarin juga minggu lalu Komisioner KPK juga datang. Jadi kita menjalin komunikasi yang kondusif ya,” ujar Syafruddin.
KPK Jawab Tudingan Romli
Pakar Hukum Tata Negara Romli Atmasasmita menyebut adanya dugaan aliran dana asing Rp 96 miliar ke LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dihubungkan dengan dukungan ke KPK. KPK secara tegas membantah.
“Pasti tidak pernah ada aliran dana tersebut (dari KPK). Kalau itu disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, itu sangat keliru. Dan informasi yang kita terima, pihak ICW pun sudah membantah hal itu,” terang Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (11/7).
Ditegaskan pula, anggaran KPK berasal dari APBN. Sehingga terpantau sesuai mekanisme keuangan negara.
“Justru KPK tidak pernah menerima aliran dana karena kami memiliki mekanisme sesuai mekanisme keuangan negara yang ada. KPK misalnya dananya berasal dari APBN. Itu yang kita pilih dan tentukan sikapnya bahwa KPK tidak pernah menerima aliran dana,” tuturnya.
Febri juga menjelaskan mengenai alur pemberian dana hibah. Febri juga menganggap tudingan ini sekaligus sebagai momentum untuk melakukan klarifikasi.
“Kalau dana hibah sebenarnya kan dimungkinkan menurut aturan hukum yang berlaku. Itu kan harus dibahas secara rinci saya kira. Bahwa banyak sekali tuduhan sekarang satu per satu bisa kita klarifikasi dan kita jelaskan,” ujar Febri.
Sebelumnya, menurut Romli, seharusnya sebagai LSM yang bergerak dalam bidang korupsi, ICW memberi kritik ataupun mengawasi kerja KPK secara independen. Namun, hal itu tak terjadi lantaran Romli menuding ada dana asing sebesar Rp 96 miliar, entah dari mana, yang masuk ke ICW.
“Perlu ICW dipanggil ke sini untuk klarifikasi. Tolong ICW dipanggil, ditanya uang sebanyak itu untuk apa. Saya yakin ada persoalan antara KPK dengan ICW,” kata Romli di gedung DPR, Senayan, Jakarta.(mb/detik)
