Metrobatam, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) menginginkan agar kasus biro perjalanan haji dan umrah First Travel segera diproses hukum. Kemenag juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum tersebut hingga tuntas.
Kepala Bidang Humas Kemenag Rosidin mengatakan dalam keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 ditegaskan ada dua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh First Travel. Pertama, mengembalikan uang bagi jemaah yang ingin refund dan kedua, mengalihkan ke travel lain bagi jemaah yang tetap ingin diberangkatkan tanpa biaya tambahan apapun.
“Bagaimana mekanismenya? Tentu diserahkan sepenuhnya kepada First Travel,” kata Rosidin kepada detikcom, Minggu (20/8).
Namun, lanjut Rosidin, karena kasus ini sudah dalam penanganan polisi, maka Kemenag berharap agar kasus ini segera dibawa ke pengadilan. Pihak First Travel juga harus bertanggung jawab, jangan melemparkan ke pihak lain.
“Agar secara adil diselesaikan dan muncul putusan untuk ditegakkan. Kemenag mendukung penuh proses hukum kasus First Travel yang saat ini diusut oleh Polri. Bagaimana pun, First Travel harus bertanggung jawab dan tidak boleh lepas tangan atau melemparkan tanggungjawabnya ke pihak lain,” kata Rosidin.
Sebelumnya, para korban yang juga calon jamaah haji korban penipuan First Travel meminta agar Kemenag selaku regulator tidak bisa cuci tangan begitu saja terhadap kasus penipuan ini.
“Jemaah dilindungi hak-haknya oleh UU Haji dan Umrah dan apabila tidak ada Bank Garansi itu merupakan kelalaian pihak Kemenag atau ada sesuatu di sana jika faktanya First Travel sudah pernah menyetorkan Bank Garansi tersebut? Mohon aparat penegak hukum dan presiden dapat membuka tabir misteri raibnya Rp 1 triliun lebih dana 62 ribu jamaah yang terdata oleh Bareskrim,” ujar jaksa Pramana Syamsul Ikbar yang juga calon jemaah korban penipuan First Travel dalam keterangannya kepada detikcom, Minggu (19/7).
Biaya Umrah First Travel Terlalu Murah
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso meminta agar mulai saat ini masyarakat dapat memetik pelajaran dari kasus First Travel.
“Ini bukan yang pertama, sudah kesekian kalinya banyak masyarakat tertipu daya dengan iklan yang menggiurkan. Pendapatan yang tinggi bahkan bisa setor segini dapat return yang besar. Seharusnya masyarakat curiga. Kok bisa? Kan itu sulit,” ungkap Wimboh di Kantor Bank Indonesia, Minggu (20/8).
Menurutnya, masyarakat harus mulai berhati-hati terhadap berbagai promo yang ditawarkan penyelenggara perjalanan umrah. Apalagi jika promo yang ditawarkan sudah tidak masuk akal. Seperti perjalanan umrah yang ditawarkan Fisrt Travel pada jemaahnya sebesar Rp 14,3 juta dari harga normal untuk setiap perjalanan umrah sekitar Rp 20-22 juta.
“Pelajaran yang kita petik bahwa ke depan dengan masyarakat kita akan lakukan edukasi supaya masyarakat ke depan bisa memilih transaksi. Masyarakat ini biar paham risikonya, jangan hanya manfaatnya saja. Karena kalau manfaat pasti menggiurkan. Hati-hati betul,” ujarnya.
Seperti diketahui, sebanyak 35 ribu jemaah yang telah menyetorkan uang pendaftaraan pada First Travel, hingga kini masih tidak mengetahui kejelasan nasibnya. Apakah uang sebesar Rp 14,3 juta yang telah disetorkannya akan bisa memberangkatkannya ke tanah suci, atau dikembalikan secara utuh.
Saat ini pihak kepolisian maupun lembaga keuangan tengah mendalami kasus tersebut, hingga menelusuri aset Pemilik First Travel Andika Surachman, yang diduga dibeli dari iuran jemaah umrah. (mb/detik)
