Metrobatam, Jakarta – Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, dilaporkan oleh salah satu kuasa hukum Setya Novanto, Sandy Kurniawan, ke Bareskrim Mabes Polri.
Kedua pimpinan KPK tersebut dilaporkan atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan/atau penyalahgunaan wewenang.
Bareskrim Mabes Polri pun telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap dua pimpinan lembaga antirasuah tersebut per 7 November 2017.
Surat itu telah diterima Ketua KPK, Agus Rahardjo pada Rabu, 8 November 2017. Agus mengaku masih akan mempelajari surat SPDP dari Bareskrim Mabes Polri tersebut.
Namun, kata Agus, dirinya telah sesuai dengan undang-undang dalam menjalankan tugas, apabila pelaporannya tersebut berkaitan dengan penanganan perkara kasus korupsi yang sedang diproses di KPK.
“Tentu kita perlu memperhatikan Pasal 25 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur: penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus korupsi harus didahulukan dari perkara lain,” kata Agus dalam pesan singkatnya kepada Okezone, Kamis (9/11).
Agus juga menegaskan, pihaknya tidak akan gentar menghadapi laporan tersebut. Bahkan, dia memastikan pihaknya akan terus menuntaskan penanganan kasus-kasus korupsi besar seperti e-KTP.
“Untuk kasus e-KTP-nya sendiri, KPK pasti akan jalan terus. Proses penyidikan baru telah dimulai,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, KPK pun akan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian. Agus meyakini jajaran Korps Bhayangkara akan profesional dalam menanggapi masalah ini.
“Kami percaya Polri akan profesional dan tentu harapannya tetap memiliki komitmen pemberantasan korupsi yang kuat, termasuk dukungan terhadap operasional KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi, termasuk e-KTP,” tandas Agus. (mb/okezone)
