Lewat Vonis Miryam Haryani, KPK Bakal Jerat Anggota DPR Penerima Uang Panas E-KTP

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantor KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Metrobatam, Jakarta – Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis lima tahun penjara terhadap mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S. Haryani. Miryam dinyatakan bersalah memberikan keterangan tidak benar pada proses persidangan e-KTP, untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, putusan Hakim terhadap Miryam Haryani tersebut dapat memperkuat ‎bukti-bukti untuk menjerat anggota DPR yang sempat disebut menerima aliran dana korupsi e-KTP.

Bacaan Lainnya

“Putusan tadi akan kami pelajari. Dugaan penerimaan uang dan aliran dana pada pihak lain juga akan kami dalami,” kata Febri di kantornya, Jalan Kunin‎gan Persada, Jakarta Selatan, Senin (13/11).

Sebagaimana diketahui, Miryam sempat mencabut kesaksiannya yang telah dituangkan dalam BAP saat proses penyidikan untuk tersangka Irman dan Sugiharto. BAP tersebut dicabut saat bersaksi di sidang perkara korupsi e-KTP.

Atas dasar itulah, Miryam kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Miryam dijerat karena memberikan keterangan tidak benar dan dengan sengaja mencabut BAPnya yang dapat mengakibatkan perbuatan berlanjut di proses pengusutan korupsi e-KTP.

‎Padahal dalam BAPnya, Miryam Haryani mengakui menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP. Bukan hanya itu, dalam BAP tersebut, Miryam juga mengakui adanya pembagian uang korupsi e-KTP ke sejumlah anggota DPR.

Sebagaimana dalam BAP‎ Miryam Haryani terdapat sejumlah anggota DPR yang disebut turut menerima uang korupsi e-KTP. Uang haram tersebut diterima sejumlah anggota DPR diantaranya, pimpinan Komisi II DPR, Ketua Poksi, dan anggota Komisi II DPR lainnya.

‎Febri pun menegaskan, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut nama-nama sejumlah pihak yang pernah disebut menerima uang panas e-KTP dalam BAP Miryam Haryani.

“Dari informasi awal yang dibacakan ‎di sidang, sebagin pertimbngan akan memperkuat penangann kasus e-KTP ini. Fakta-fakta di BAP akan kmi teluuri lebih jauh,” tandasnya. (mb/okezone)

Pos terkait