Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan dugaan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Ketua nonaktif Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.
Salah satunya dengan mencari tahu rangkaian logis dari peristiwa hilangnya Setnvo saat akan dibawa penyidik KPK dari rumahnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta tengah bulan lalu.
“Kami ingin pastikan dulu ada rangkaian peristiwa yang logis sekitar tanggal 15-16 November saat itu,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (19/12).
Setya ‘menghilang’ hampir sehari saat hendak dibawa paksa penyidik KPK dari rumahnya pada 15 November malam. Posisinya lalu menjadi misteri hingga ditemukan terlibat kecelakaan mobil yang dikendarai seorang wartawan, Hilman Mattauch, pada 16 November malam.
Febri mengatakan pihaknya telah membuka penyelidikan atas dugaan menghalang-halangi atau merintangi penangangan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang telah menyeret Setya Novanto.
Penyelidikan tersebut terkait dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 21 Undang-Undang Tipikor berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.”
“Agar ini juga jadi pembelajaran ke depan, fasilitas-fasilitas atau kewenangan-kewenangan yang dilmiliki pihak-pihak tertentu kemudian tidak digunakan untuk melindungi tersangka atau pihak-pihak yang diproses dalam kasus korupsi ini,” imbuh Febri soal dibukanya penyelidikan atas dugaan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi e-KTP tersebut.
Febri mengatakan, dalam penyelidikan baru terkait penanganan perkara e-KTP ini, pihaknya sudah meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya Hilman Mattauch yang saat peristiwa 16 November berstatus kontributor Metro TV. Namun, Febri enggan bicara lebih jauh pihak-pihak lain yang telah diminta keterangannya.
“Sebenarnya kami sudah periksa beberapa orang, tapi kami belum bisa membuka saat ini. Karena KPK masih mendalami peristiwa-peristiwanya,” ujar Febri soal proses penyelidikan atas dugaan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi e-KTP tersebut.
KPK Siap Hadapi Eksepsi Novanto
Febri juga mengatakan, KPK menanti Setya Novanto membeberkan nota keberatan atau eksepsinya terhadap dakwaan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta. KPK sudah siap menghadapi mantan Ketua DPR itu.
Dalam sidang perdana tengah pecan lalu, Setya Novanto didakwa melakukan korupsi proyek e-KTP pada 2011-2013 yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Ia diduga berperan dalam menggolkan anggaran untuk proyek itu.
“Kita tunggu saja apa yang akan dipersoalkan dalam eksepsi yang diajukan pihak kuasa hukum SN,” tambah Febri.
Dikatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah ‘peluru’ untuk menjawab keberatan atau eksepsi Setya Novanto pada persidangan Rabu, 20 Desember 2017, besok. “Pasti akan kita hadapi dan kita jawab satu persatu karena kami yakin baik dari aspek kompetensi relatif cukup kuat secara formil dan materiil,” terangnya.
Setya Novanto sendiri telah didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.
Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.
Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mb/cnn indonesia/okezone)
